Aturan Terbaru Penilaian PBB-P2, Download di Sini!

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 85/2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Beleid tersebut dirilis untuk memberikan pedoman penilaian PBB-P2 bagi pemerintah daerah. Pedoman penilaian itu diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan peraturan kepala daerah mengenai tata cara penilaian PBB-P2.

“Dalam rangka membantu pemerintah daerah menetapkan nilai jual objek pajak (NJOP) yang relevan dengan kondisi objek pajak terkini dan besaran nilainya dapat dipercaya, pemerintah pusat menyusun pedoman penilaian bumi dan/atau bangunan yang secara detail,” bunyi tujuan penyusunan PMK 85/2024 pada lampiran, dikutip pada Jumat (6/12/2024).

Beleid ini berlaku mulai 26 November 2024. Berlakunya PMK 85/2024 sekaligus mencabut dan menggantikan PMK 208/2018. Sebelumnya, PMK 208/2018 juga menjadi pedoman penilaian PBB-P2 yang disusun oleh pemerintah.

Namun, ketentuan terkait dengan PBB-P2 mengalami perubahan pasca terbitnya UU HKPD serta Peraturan Pemerintah (PP) 35/2023. Untuk itu, PMK 85/2024 disusun guna menjabarkan lebih lanjut teknik dan tata cara penilaian sebagaimana diatur dalam PP 35/2023.

Secara umum, PMK 85/2024 terdiri atas 18 pasal. Berikut perinciannya:

• Pasal 1

Berisi definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam PMK 85/2024.

• Pasal 2

Pasal ini menerangkan objek PBB-P2 dan objek yang dikecualikan dari pengenaan PBB-P2. Secara ringkas, pasal ini membagi objek PBB-P2 menjadi objek pajak umum dan objek pajak khusus. Selanjutnya, objek pajak umum kembali dibagi menjadi 2 jenis yaitu objek pajak standar dan objek pajak nonstandar.

• Pasal 3

Pasal ini menegaskan kembali nilai jual ibjek pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB-P2. Pasal ini juga menguraikan jenis NJOP, yaitu: (i) NJOP bumi; dan/atau (ii) NJOP bangunan. Adapun NJOP bangunan teridiri atas NJOP bangunan khusus dan NJOP bangunan umum.

• Pasal 4

Pasal ini mengatur formula perhitungan NJOP bumi.

• Pasal 5

Pasal ini mengatur formula perhitungan NJOP bangunan.

• Pasal 6

Pasal ini menjelaskan metode penilaian PBB-P2, yaitu penilaian massal dan penilaian individual.

• Pasal 7

Pasal ini menjelaskan metode penilaian NJOP bumi.

• Pasal 8

Pasal ini menjelaskan metode penilaian massal untuk menentukan NJOP bangunan objek pajak umum.

• Pasal 9

Pasal ini menjelaskan metode penilaian individuak untuk menentukan NJOP bangunan khusus.

• Pasal 10

Pasal ini mengatur soal pejabat yang berwenang melakukan penilaian.

• Pasal 11

Pasal ini menerangkan teknis penilaian PBB-P2 mengacu pada pedoman pelaksanaan penilaian PBB-P2 yang tercantum pada lampiran PMK 85/2024.

• Pasal 12

Pasal ini menyatakan pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi dalam proses pelaksanaan Penilaian PBB-P2.

• Pasal 13

Pasal ini menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penilaian PBB-P2 diatur dalam peraturan kepala daerah.

• Pasal 14

Pasal ini mengatur jangka waktu penetapan NJOP oleh kepala daerah

• Pasal 15

Pasal ini mengatur besaran persentase NJOP yang dijadikan sebagai dasar pengenaan PBB-P2.

• Pasal 16

Pasal ini menyatakan NJOP hasil penilaian yang telah ditetapkan oelh kepala daerah berdasarkan PMK 208/2018 masih dapat diunakan sebagai dasar pengenaan PBB-P2 sampai dengan dilakukan penilaian NJOP kembali.

• Pasal 17

Pasal ini mengatur pencabutan PMK 208/2018 pasca berlakunya PMK 85/2024.

• Pasal 18

Pasal ini menyatakan PMK 85/2024 berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 26 November 2024.

Untuk membaca PMK 85/2024 secara lengkap, Anda dapat mengunduh (download) melalui Perpajakan DDTC. (sap)