Rubik Agreements, Upaya Swiss Menjawab Transparansi Pajak Global

JAKARTA, DDTCNews - Selama bertahun-tahun, Swiss dikenal sebagai safe haven keuangan global. Reputasi ini sebagian besar ditopang oleh sistem kerahasiaan bank yang ketat, menjadikannya tujuan populer untuk menyimpan aset finansial para pengusaha dari berbagai negara.

Namun, kerahasiaan tersebut menuai kritik karena dianggap memfasilitasi praktik tax evasion oleh wajib pajak yang ingin menyembunyikan aset mereka dari otoritas pajak negara asal.

Tren global dalam kerja sama lintas negara pada gilirannya mendorong Swiss untuk menyesuaikan kebijakan. Swiss pun mulai mengadopsi standar OECD mengenai pertukaran informasi perpajakan dengan menghapus reservasi terhadap Pasal 26 OECD Model pada 13 Maret 2009.

Langkah yang diambil oleh Swiss tersebut menunjukkan komitmennya yang kuat untuk turut serta meningkatkan transparansi dan mendukung upaya internasional memerangi kerahasiaan perbankan untuk tujuan pajak.

Sebagai respons terhadap tuntutan internasional yang semakin kuat, Swiss menginisiasi Rubik Agreement--suatu kesepakatan bilateral yang berusaha menyeimbangkan kerahasiaan bank dengan transparansi pajak.

Nama Rubik ini mencerminkan tantangan dalam memecahkan teka-teki kompleks antara menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaannya untuk tax evasion.

Perjanjian tersebut memiliki 2 tujuan utama. Pertama, menyelesaikan kewajiban masa lalu melalui pengaturan aset yang belum dideklarasikan. Kedua, mengatur pemotongan pajak (withholding tax) untuk kewajiban masa depan.

Subjek pajak diberikan pilihan untuk mengungkapkan informasi secara sukarela atau membayar pajak one-off atas aset masa lalu.

Saat ini, negara-negara seperti Jerman, Inggris, dan Austria telah menandatangani Rubik Agreement dengan Swiss, sementara diskusi dengan negara lain, termasuk Prancis, Yunani, Italia, dan negara-negara emerging market, masih berlangsung.

Namun demikian, Rubik Agreements dalam perjalanannya menjadi kurang relevan seiring dengan adanya perkembangan terkini dari pertukaran informasi secara otomatis dan EU Mutual Assistance Directives.

Selain langkah yang diambil Swiss melalui Rubik Agreements, berbagai negara di dunia juga terus memperkuat komitmen mereka terhadap pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan dan bantuan penagihan pajak.

Untuk memahami lebih dalam mengenai perjanjian perpajakan internasional, kebijakan pertukaran informasi, dan bantuan penagihan pajak yang dilakukan oleh negara-negara di dunia, baca buku P3B Edisi Kedua yang diterbitkan oleh DDTC.

Buku tersebut menjadi referensi utama bagi praktisi, akademisi, dan siapa saja yang ingin memahami perkembangan perpajakan internasional secara komprehensif. (rig)