Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) telah memberikan berbagai manfaat, termasuk dari sisi fiskal.

Sri Mulyani menuturkan perbaikan kinerja keuangan perusahaan setelah pemberlakuan HGBT antara lain tecermin dari pajak yang disetorkan. Setoran pajak dari perusahaan yang memanfaatkan HGBT pada 2023 tumbuh 75,1% dibandingkan dengan 2020.

"Kinerja korporasi tercermin pada peningkatan penerimaan pajak pada sektor penerima HGBT dari Rp37,16 triliun (2020) menjadi Rp65,06 triliun (2023)," katanya melalui akun media sosial, dikutip pada Minggu (26/1/2025).

Sri Mulyani menuturkan kebijakan HGBT telah diterapkan sejak 2020 berdasarkan Perpres 121/2020. Beleid ini mengatur 7 sektor usaha yang dapat memanfaatkan HGBT yakni pupuk, petrokimia, baja, oleochemical, keramik, kaca dan sarung tangan karet, serta sektor ketenagalistrikan.

Penerima manfaat HGBT terbesar ialah PT PLN atau sektor ketenagalistrikan sebesar 49%, diikuti pupuk 37%, keramik 5,4%, dan petrokimia 5%. Adapun perusahaan yang memanfaatkan HGBT dengan kontribusi setoran pajak tertinggi ialah sektor ketenagalistrikan, pupuk, baja, dan petrokimia.

Menkeu menyebut kebijakan HGBT juga berdampak pada kinerja korporasi, yaitu net profit margin (NPM) meningkat dari 6,21% pada 2020 menjadi 7,53% pada 2023. NPM pada 2023 terbesar disumbang oleh industri pupuk sebesar 12,73%, sarung tangan karet 11,36%, dan kaca 11,24%.

Selain itu, pemberian HGBT ke PLN juga berkontribusi terhadap ketahanan energi, sedangkan HGBT ke pupuk berkontribusi pada ketahanan pangan nasional.

Sri Mulyani menambahkan pemerintah akan terus memberikan dukungan pada industri nasional agar lebih kompetitif, efisien, dan memperkuat ketahanan perekonomian Indonesia.

Menurutnya, APBN juga terus bekerja keras untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung dan memperkuat perekonomian nasional sehingga perlu dijaga tetap sehat. (rig)