Ilustrasi. Sejumlah pengunjung mengamati mobil listrik yang dipamerkan dalam Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (19/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra.
JAKARTA, DDTCNews - Otoritas memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah (DTP) atas impor dan/atau penyerahan mobil listrik tertentu. Pemberian insentif tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 9/2024.
Pemberian insentif PPnBM DTP untuk mengakselerasi peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi listrik. Selain itu, insentif tersebut diberikan untuk menarik minat investasi serta meningkatkan produksi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di dalam negeri.
“…dan mendukung program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, perlu dukungan pemerintah berupa kebijakan pemberian insentif fiskal,” bunyi salah satu pertimbangan PMK 9/2024.
Pemberian insentif PPnBM tersebut sebelumnya sudah diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) 55/2019 s.t.d.d Perpres 79/2023. Perpres tersebut di antaranya mengatur berbagai jenis insentif perpajakan yang dapat diberikan untuk mobil listrik tertentu.
Berdasarkan pada Pasal 19A ayat (5) Perpres 55/2019 s.t.d.d Perpres 79/2023, salah satu insentif yang dapat diberikan adalah PPnBM DTP. Pemerintah kemudian menerbitkan PMK 9/2024 untuk melaksanakan dan mengatur pemberian insentif PPnBM DTP tersebut.
Adapun PMK 9/2024 mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 15 Februari 2024. Secara umum, PMK 9/2024 terdiri atas 10 pasal. Berikut perinciannya.
Untuk membaca PMK 9/2024 secara lengkap, Anda dapat mengunduh (download) melalui Perpajakan DDTC. (kaw)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.