DJP Kembangkan Aplikasi Penentu Wajib Pajak yang Bakal Diperiksa

JAKARTA, DDTCNews – Untuk manajemen dan pemantauan pelaksanaan pemeriksaan pajak, Ditjen Pajak (DJP) akan mengembangkan dua aplikasi. Langkah otoritas tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (19/3/2021).

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Irawan mengatakan aplikasi yang dimaksud adalah Desktop Pemeriksaan (Derik) dan Tarsan. Rencana pengembangan kedua aplikasi tersebut telah tertuang dalam Laporan Kinerja (Lakin) DJP 2020.

“Untuk aplikasi Derik dan Tarsan itu berbeda [tugas dan fungsinya],” ujar Irawan.

Selain mengenai pengembangan dua aplikasi terkait dengan pemeriksaan pajak, ada pula bahasan tentang rekomendasi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk mengatasi masalah rendahnya tax ratio di Indonesia.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

• Penentuan Wajib Pajak yang Akan Diperiksa

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Irawan menjelaskan aplikasi Derik menjadi wadah proses bisnis pelaksanaan pemeriksaan, sedangkan Tarsan untuk menentukan wajib pajak yang akan diperiksa atau masuk dalam kategori Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP).

Berdasarkan pada Lakin DJP 2020, Tarsan merupakan aplikasi elektronik yang digunakan DJP dalam mengusulkan wajib pajak yang masuk dalam DSPP. Otoritas menyebut tata cara instruksi pemeriksaan berdasarkan DSPP akan dilakukan secara selektif.

"Jadi kalau Derik untuk pelaksanaan pemeriksaan. Kalau Tarsan dalam rangka menentukan wajib pajak yang akan diperiksa," imbuh Irawan. (DDTCNews)

• Tax Ratio

Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Angel Gurria mengatakan tax ratio Indonesia yang sebesar 12% cenderung lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kinerja negara berkembang G20 dan negara-negara anggota OECD.

“Indonesia punya penerimaan pajak yang rendah dan kebijakan fiskal yang responsible selama bertahun-tahun. Artinya, ruang cenderung terbatas karena yang bisa dibelanjakan pemerintah hanya sebesar 12% dari PDB ditambah dengan defisit,” ujarnya dalam konferensi pers OECD Economic Survey of Indonesia 2021. Simak ‘Sebut Tax Ratio Jadi Masalah Cukup Serius, OECD Beri Rekomendasi Ini’. (DDTCNews)

• Reformasi Perpajakan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah untuk menaikkan tax ratio dan melakukan konsolidasi fiskal setelah pandemi Covid-19. Pemerintah terus menjalankan reformasi perpajakan agar dalam jangka panjang dapat meningkatkan tax ratio Indonesia.

“Tax ratio perlu ditingkatkan dan reformasi perlu dilakukan agar kita bisa memperlebar dan memperdalam tax base," katanya konferensi pers OECD Economic Survey of Indonesia 2021.

Penerimaan pajak sepanjang Januari hingga Februari 2021 tercatat senilai Rp 144,93 triliun. Angka tersebut terkontraksi 5,62% dibandingkan dengan kinerja pada periode sama tahun lalu senilai Rp153,57 triliun. Penerimaan pajak itu setara dengan 11,79% dari target Rp1.229,58 triliun. (DDTCNews/ Bisnis Indonesia/Kontan)

• Penyelesaian Sengketa Pajak

Sengketa pajak lintas yurisdiksi diperkirakan akan meningkat. Melihat kondisi ini, mutual agreement procedure (MAP) diproyeksi kian menarik untuk dipertimbangkan sebagai cara efektif dan efisien untuk menyelesaikan sengketa pajak berganda.

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan di Indonesia, pemerintah juga telah berkomitmen mewujudkan proses MAP yang efisien dan efektif melalui PMK 49/2019 serta PER16/PJ/2020.

Menurutnya, pemerintah terlihat telah menyediakan upaya penyelesaian sengketa pajak internasional yang lebih berkepastian, berorientasi bagi wajib pajak, serta selaras dengan international best practice melalui rezim MAP saat ini.

“Oleh karena itu, hal ini tentu perlu dimanfaatkan oleh wajib pajak, terutama jika melihat dinamika pajak internasional yang bergerak cepat dan rentan terjadi sengketa,” katanya. Simak ‘Ini 5 Aspek yang Perlu Dipertimbangkan Wajib Pajak Sebelum Ajukan MAP’. (DDTCNews)

• Batam Logistic Ecosystem

Pemerintah resmi meluncurkan Batam Logistic Ecosystem (BLE) yang akan mempermudah proses ekspor dan impor di Batam, Kepulauan Riau.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerapan platform BLE akan meningkatkan kepastian berusaha dan daya tarik investasi di Batam. Dia berharap investasi dan kegiatan ekspor-impor bisa tumbuh, sekaligus mengerek pertumbuhan ekonomi daerah.

"Pulau Batam dari kinerja ekonominya, selama 5 tahun terakhir pertumbuhannya di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, padahal potensinya sangat besar," katanya. (DDTCNews/Bisnis Indonesia/Kontan) (kaw)