KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Collecting Agent dalam Penerimaan Negara?

Nora Galuh Candra Asmarani | Jumat, 18 Oktober 2024 | 15:00 WIB
Apa Itu Collecting Agent dalam Penerimaan Negara?

UNTUK memastikan program-program pemerintah berjalan dengan baik, kinerja penerimaan negara haruslah optimal. Sebab, kinerja penerimaan negara yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan sumber daya manusia.

Kinerja penerimaan tidak hanya diukur dari tax ratio, tetapi juga dari sisi ketepatan waktu dan jumlah penerimaan yang diterima negara (Ditjen Perbendaharaan/DJPb, 2022). DJPb terus melakukan transformasi sistem pembayaran secara digital melalui Modul Penerimaan Negara (MPN).

MPN adalah modul penerimaan negara yang memuat serangkaian prosedur penyetoran, pengumpulan data, dan pelaporan penerimaan dalam sistem yang terintegrasi. Kini, penyetoran penerimaan negara dapat dilakukan secara elektronik sehingga lebih praktis, cepat, aman, dan akuntabel.

Baca Juga:
Perkaya Pengetahuan Pajak, Baca 11 e-Books Ini di Perpajakan DDTC

Transformasi sistem penerimaan negara secara digital tersebut tidak terlepas dari kolaborasi antara pemerintah dengan berbagai pihak, salah satunya collecting agent. Lantas, apa itu collecting agent dalam konteks penerimaan negara?

Collecting agent adalah agen penerimaan meliputi bank persepsi, pos persepsi, bank persepsi valas, lembaga persepsi lainnya, atau lembaga persepsi lainnya valas yang ditunjuk oleh Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) Pusat untuk menerima setoran penerimaan negara.

Penerimaan negara yang dimaksud mencakup penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, penerimaan pembiayaan, penerimaan hibah, serta penerimaan negara lainnya.

Baca Juga:
Apa Itu Simbara?

Penerimaan perpajakan berarti penerimaan dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea masuk, bea keluar, cukai, serta pajak lainnya seperti bea meterai.

Sementara itu, penerimaan negara lainnya meliputi: penerimaan dana perhitungan fihak ketiga (PFK); penerimaan pengembalian belanja; setoran sisa uang persediaan (UP)/tambahan uang persediaan (TUP); dan penerimaan negara selain yang telah disebutkan.

Setoran penerimaan negara yang diterima collecting agent bisa berasal dari dalam negeri serta luar negeri. Selain itu, penerimaan negara yang dihimpun bisa dalam mata uang rupiah atau dalam mata uang asing.

Baca Juga:
DDTC Gelar Temu Kontributor Buku Gagasan Perpajakan Prabowo-Gibran

Nanti, collecting agent akan menyetorkan penerimaan negara yang telah diterima ke kas negara secara elektronik. Ringkasnya, collecting agent membantu negara menerima setoran penerimaan negara dari para pembayar untuk kemudian disetorkan ke kas negara.

Secara lebih terperinci, collecting agent terdiri atas 5 pihak. Pertama, bank persepsi. Bank persepsi merupakan bank umum yang ditunjuk oleh Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran penerimaan negara.

Contoh, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Central Asia (BCA), Bank CIMB Niaga, Bank Permata, Bank OCBC NISP, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat Indonesia, dan bank-bank lain yang ditunjuk.

Baca Juga:
APBN 2025 Diundangkan, Penerimaan Perpajakan Dipatok Rp2.491 Triliun

Kedua, bank persepsi valas. Bank persepsi valas adalah bank devisa yang ditunjuk oleh Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran penerimaan negara dalam mata uang asing dari dalam negeri dan/atau luar negeri.

Ketiga, pos persepsi. Pos persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk Kuasa BUN untuk menerima setoran penerimaan negara. Kantor pos dalam konteks ini ialah BUMN yang memiliki unit pelaksana teknis di daerah yaitu sentral giro/sentral giro gabungan/sentral giro gabungan khusus serta kantor pos dan giro.

Keempat, lembaga persepsi lainnya. Lembaga persepsi lainnya adalah lembaga yang ditunjuk kuasa bun untuk menerima setoran penerimaan negara. Misal, marketplace seperti Tokopedia dan Bukalapak, serta supermarket seperti Indomaret.

Baca Juga:
Download! PDF Buku Baru DDTC: Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran

Kelima, lembaga persepsi lainnya valas. Lembaga persepsi lainnya valas adalah lembaga devisa yang ditunjuk oleh kuasa bun pusat untuk menerima setoran penerimaan negara dalam mata uang asing dari dalam negeri dan/atau luar negeri.

Penyetoran penerimaan negara melalui collecting agent dilakukan melalui layanan atau kanal pembayaran yang disediakan oleh collecting agent. Penyetoran tersebut dilakukan dengan menggunakan kode billing.

Layanan atau kanal pembayaran yang disediakan collecting agent bisa dalam 2 bentuk:

Baca Juga:
Kembali Digelar, DDTC Exclusive Gathering: Tax Update 2024
  1. layanan atau kanal pembayaran pada loket atau teller (over the counter); dan/atau
  2. layanan atau kanal pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik, antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM), internet banking, mobile banking, overbooking, Electronic Data Capture (EDC), dompet elektronik, transfer bank, virtual account, kartu debit, dan kartu kredit.

Selain itu, layanan atau kanal pembayaran tersebut juga tersedia pada: sistem portal penerimaan negara; sistem yang dikelola oleh biller, dan/atau sistem lain yang telah disetujui BUN/Kuasa BUN Pusat.

Sebagai informasi, bank umum, kantor pos, atau lembaga dapat menjadi bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga persepsi lainnya setelah melewati 4 proses. Pertama, mengajukan permohonan dengan menyertakan persyaratan yang ditetapkan.

Kedua, memperoleh izin prinsip dari Kuasa BUN Pusat. Ketiga, lulus System Integration Testing (SIT) dan UAT yang diuji oleh Kuasa BUN Pusat. Keempat, memperoleh penetapan dari Kuasa BUN Pusat. Ketentuan collecting agent dapat disimak dalam PMK 225/2020 s.t.d.d PMK 213/2022. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB LITERATUR PAJAK

Perkaya Pengetahuan Pajak, Baca 11 e-Books Ini di Perpajakan DDTC

Senin, 21 Oktober 2024 | 17:30 WIB KAMUS PENERIMAAN NEGARA

Apa Itu Simbara?

Senin, 21 Oktober 2024 | 15:30 WIB HUT KE-17 DDTC

DDTC Gelar Temu Kontributor Buku Gagasan Perpajakan Prabowo-Gibran

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB LITERATUR PAJAK

Perkaya Pengetahuan Pajak, Baca 11 e-Books Ini di Perpajakan DDTC

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Prabowo Kembali Lantik Pejabat Negara, Ada Raffi Ahmad dan Gus Miftah

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS LOGISTIK

Kinerja Dwelling Time dalam 1 Dekade Terakhir

Selasa, 22 Oktober 2024 | 10:00 WIB KOTA PONTIANAK

Semarakkan HUT ke-253, Pemda Adakan Program Pemutihan Denda PBB-P2

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pemerintah Pusat Bakal Asistensi Pemda Terbitkan Obligasi Daerah

Senin, 21 Oktober 2024 | 21:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Obligasi Daerah, Kemenko Perekonomian Kerja Sama dengan IFC

Senin, 21 Oktober 2024 | 20:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Jual Rokok Eceran, Apakah Pedagang Wajib Punya NPPBKC?