Sri Mulyani Ungkap Kisah Sukses Tax Amnesty RI di AS

WASHINGTON, DDTCNews -- Menteri Keuangan RI menjelaskan kepada Menteri Keuangan negara lain soala keberhasilan dari sisi pajak dengan menjalankan program pengampunan pajak Indonesia selama 9 bulan. Hal ini menjadi paparannya dalam pertemuan di depan sejumlah pejabat antar negara dalam pertemuan tahunan Bank Dunia di Washington, AS.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan program pengampunan pajak Indonesia menjadi salah satu program tersukses yang mendorong dari sisi pajak. Hal ini menjadi masukan tersendiri, terutama bagi Amerika Serikat yang sedang memperbaiki sistem pajaknya.

"Saya juga membahas kerja sama di bidang perpajakan karena pemerintah Indonesia telah menyelesaikan program tax amnesty atau reformasi perpajakan, sementara Pemerintah Amerika sedang memulai upaya untuk mereformasi sistem pajaknya," ujarnya, Senin (24/4).

Pemerintah Indonesia menjalankan progran pengampunan pajak sejak bulan Juli 2016 hingga bulan Maret 2017. Program tersebut mampu menghapus kelalaian wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya, dengan hanya membayarkan tarif tebusan yang sangat rendah.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyempatkan diri bertemu dengan beberapa menteri keuangan negara lain. Salah satunya Menteri Keuangan Amerika Serikat yang baru, Steven Mnuchin. Di sisi lain ia pun menjelaskan mengenai kerja sama pada beberapa bidang seperti financial action task force dan reformasi perpajakan.

"Financial Action Task Force merupakan salah satu divisi untuk melihat traffic atau lalu lintas keuangan yang berhubungan dengan anti-money laundrying atau financing for terorism," tuturnya.

Selain Menteri Keuangan Amerika Serikat, Sri Mulyani juga bertemu dengan beberapa Menteri Keuangan lain seperti dari India, Swiss, Jepang dan Korea Selatan. Saat bertemu dengan Menteri Keuangan Swiss, Sri Mulyani membahas kondisi perekonomian Eropa dan beberapa kebijakan yang telah dilakukan negara tersebut.

"Saya membahas kerja sama maupun kebijakan ekonomi di Swiss yang sangat diakui di Dunia. Serta bagaimana kami bisa meniru policy-policy di bidang pendidikan dan vocational training yang ada di Eropa khususnya di Swiss," pungkasnya. (Amu/Gfa)