Bangun Trust Publik, Sri Mulyani Minta DJP Pastikan Coretax Optimal

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Ditjen Pajak (DJP) akan memastikan coretax administration system berjalan optimal meski dihadapkan pada berbagai tantangan.

Sri Mulyani mengatakan DJP terus berupaya menyelesaikan berbagai tantangan yang muncul dalam penerapan coretax. Menurutnya, partisipasi aktif wajib pajak untuk memberikan saran dan masukan juga penting dalam mendukung keberhasilan coretax.

"Di tengah berbagai dinamika dan tantangan dalam implementasi coretax, @ditjenpajakri terus bekerja keras untuk memastikan sistem ini berjalan dengan optimal," katanya melalui akun media sosialnya, dikutip pada Rabu (15/1/2025).

Sri Mulyani menjelaskan coretax dibangun sebagai bagian dari upaya untuk mengintegrasikan seluruh sistem administrasi perpajakan. Harapannya. proses administrasi perpajakan menjadi lebih efisien, transparan, akuntabel, serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, lanjutnya, aspek interoperabilitas juga perlu dijaga sehingga koordinasi dan kolaborasi antarsistem elektronik pemerintahan dapat berjalan dengan baik, termasuk integrasi dengan data di dalam coretax.

"Semua dilakukan sebagai upaya meningkatkan efisiensi, dan yang terpenting untuk membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DEN Luhut Pandjaitan menilai implementasi coretax sejak 1 Januari 2025 tersebut merupakan langkah yang strategis dan menjanjikan untuk mereformasi sistem perpajakan Indonesia.

Menurutnya, setiap transisi ke sistem yang baru akan selalu menghadirkan tantangan. Oleh karena itu, dia meminta DJP mengoptimalkan peran tim layanan bantuan (helpdesk) untuk membantu wajib pajak yang mengalami kendala.

"Jika sistem ini terus diperkuat, setiap hambatan yang muncul akan dapat diatasi dengan cepat dan efisien sehingga akan berimplikasi pada semakin tingginya penerimaan pajak," tuturnya.

Luhut menambahkan integrasi coretax dengan Govtech akan menjadi prioritas pemerintah. Integrasi ini tidak hanya membuat sistem menjadi lebih efisien, tetapi juga membantu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. (rig)