KABUPATEN MALANG

Baru Berlaku, Pemkab Kantongi Penerimaan Rp1,9 Miliar dari Opsen PKB

Nora Galuh Candra Asmarani | Kamis, 16 Januari 2025 | 19:00 WIB
Baru Berlaku, Pemkab Kantongi Penerimaan Rp1,9 Miliar dari Opsen PKB

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Seperti halnya daerah lain, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Jawa Timur, telah menerapkan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) pada 5 Januari 2025. Kendati baru diterapkan, Pemkab Malang sudah mengantongi penerimaan senilai Rp1,9 miliar dari opsen PKB.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, target opsen PKB pada 2025 dipatok senilai Rp157,3 miliar. Sementara itu, penerimaan yang telah terealisasi hingga Senin (13/1/2025) mencapai sebesar Rp1,9 miliar atau sekitar 1,24% dari target.

"Sampai dengan saat ini, opsen PKB telah menyumbang pendapatan daerah sebesar Rp 1,9 miliar. Di awal tahun, sementara targetnya (target opsen PKB) sudah terealisasi 1,24%," ungkap Kepala Bapenda Kabupaten Malang Made Arya Wedanthara, dikutip pada Kamis (16/1/2024).

Baca Juga:
Fenomena ‘Numpang NIK’ Jadi Sebab Tingginya Tunggakan Pajak Kendaraan

Selain opsen PKB, Made menerangkan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) juga sudah berlaku di Kabupaten Malang.

"PKB dan BBNKB sudah masuk di (pemerintah) daerah. Kebijakan tersebut berlaku mulai tahun ini (2025)," terang Made.

Made menyebut Bapenda Kabupaten Malang telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait guna mengoptimalkan penerapan opsen PKB dan opsen BBNKB. Koordinasi tersebut termasuk dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga:
Gali Potensi Pajak Daerah, Pemprov Gelar Sensus Kendaraan Bermotor

"Kami dengan (Pemerintah) Provinsi memang sudah terus melakukan koordinasi, mulai dari penyebaran pajak sampai dengan penyampaian kemudian penagihan (opsen PKB dan BBNKB)," ujarnya.

Made berharap kesadaran pajak masyarakat semakin meningkat. Dengan demikian, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak daerah juga bisa meningkat seiring adanya penerimaan dari opsen PKB dan BBNKB.

"Mudah-mudahan menjadikan masyarakat semakin taat bayar pajak," pungkas Made, seperti dilansir https://jatimtimes.com/.

Baca Juga:
Resmi! Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas Tidak Lagi Dikenai BBNKB

Sebagai informasi, opsen merupakan jenis pungutan daerah baru yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota. Adapun opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.

Sebagai pungutan tambahan, opsen tidak dikenakan berdasarkan pada nilai transaksi atau nilai objek pajak. Adapun dasar pengenaan opsen adalah besaran pajak terutang yang diopsenkan (pajak induknya).

Kendati didefinisikan sebagai pungutan tambahan, opsen pajak daerah pada dasarnya menggantikan mekanisme bagi hasil PKB dan BBNKB antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Baca Juga:
Sebar Ratusan Ribu SPPT, Pemda Bidik Setoran PBB Tembus Rp60 Miliar

Penerapan opsen ini bertujuan agar ketika wajib pajak membayar PKB dan BBNKB, seketika bagian kabupaten/kota atas pajak provinsi tersebut dapat diterima oleh pemerintah kabupaten/kota. Untuk itu, opsen idealnya tidak menambah beban pajak.

Terlebih, pemerintah pusat menurunkan tarif maksimal dari PKB dan BBNKB melalui UU HKPD. Berdasarkan undang-undang sebelumnya, yaitu UU PDRD, tarif PKB untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama minimal 1% dan maksimal 2%.

Kini, berdasarkan UU HKPD, tarif PKB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor pertama ditetapkan paling tinggi 1,2%. Untuk itu, pemerintah daerah diimbau memperhatikan beban wajib pajak dalam menetapkan tarif PKB dan BBNKB. Simak Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 16 Januari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Gali Potensi Pajak Daerah, Pemprov Gelar Sensus Kendaraan Bermotor

Rabu, 15 Januari 2025 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Resmi! Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas Tidak Lagi Dikenai BBNKB

Selasa, 14 Januari 2025 | 17:30 WIB KABUPATEN JOMBANG

Sebar Ratusan Ribu SPPT, Pemda Bidik Setoran PBB Tembus Rp60 Miliar

BERITA PILIHAN
Kamis, 16 Januari 2025 | 22:41 WIB DITJEN PAJAK

Malam Ini, Aplikasi Coretax DJP Tidak Dapat Diakses Sementara

Kamis, 16 Januari 2025 | 18:30 WIB PMK 136/2024

PMK 136/2024, Indonesia Adopsi Pajak Minimum Global dan Domestik

Kamis, 16 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Surat Keterangan Fiskal (SKF) Via Coretax DJP

Kamis, 16 Januari 2025 | 17:00 WIB CORETAX SYSTEM

Apa Saja Role Access di Coretax? Ini Daftar Lengkapnya

Kamis, 16 Januari 2025 | 16:21 WIB CORETAX SYSTEM

Ini Penyebab ‘Saved Invalid’ Muncul Saat Upload Faktur di Coretax

Kamis, 16 Januari 2025 | 15:07 WIB PMK 136/2024

PMK Baru! Indonesia Resmi Terapkan Pajak Minimum Global Mulai 2025

Kamis, 16 Januari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Gali Potensi Pajak Daerah, Pemprov Gelar Sensus Kendaraan Bermotor

Kamis, 16 Januari 2025 | 14:30 WIB KRING PAJAK

Upload Faktur Pajak tapi Statusnya Masih Created, Begini Solusinya