THAILAND

Saling Pangkas Tarif Impor, Kesepakatan UE & Vietnam Ancam Thailand

Redaksi DDTCNews | Jumat, 12 Juli 2019 | 15:43 WIB
Saling Pangkas Tarif Impor, Kesepakatan UE & Vietnam Ancam Thailand

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Kesepakatan perdagangan bebas yang diteken pejabat Uni Eropa dan Vietnam berpotensi mengubah keseimbangan manufaktur di Kawasan tersebut. Kesepakatan itu memunculkan kekhawatiran di Thailand.

Perjanjian perdagangan bebas (The EU-Vietnam Free Trade Agreement) dan perjanjian perlindungan investasi (EU-Vietnam Investment Protection Agreement) akan mengurangi tarif dan memfasilitasi perdagangan kedua pihak.

“FTA ini adalah yang paling ambisius dan komprehensif yang dibuat UE dengan negara berkembang,” kata Pimchanok Vonkorpon, Direktur Jenderal Kebijakan dan Strategi Perdagangan Thailand, seperti dikutip pada Jumat (12/7/2019).

Baca Juga:
Penduduk Mulai Menua, Thailand Kembali Dorong Reformasi Sistem Pajak

Vietnam akan menurunkan tarif bea impor 65% dari UE akhir tahun ini. Penguranfan tarif mencakup 99% produk UE dalam 10 tahun. UE akan melakukan penurunan tarif bea impor 71% dari Vietnam, mencakup hampir semua produk Vietnam dalam 7 tahun.

Di sisi lain, kesepakatan itu berisiko memengaruhi ekspor mobil, komputer, dan sirkuit Thailand. Hal ini karena produsen pindah ke Vietnam untuk memanfaatkan perdagangan bebas dengan blok tersebut. Sektor garmen, beras, dan pengolah makanan laut juga bisa mengalami kerugian karena kesepakatan baru membuat produk Vietnam lebih kompetitif.

Menurutnya, pemasok otomotif di Thailand harus bersiap karena akan banyak perusahaan perakit mobil akan memindahkan fasilitas produksinya ke Vietnam. Industri lokal Thailand harus meningkatkan efisiensi dan mempercepat produksi kendaraan generasi terbaru agar kompetitif.

Baca Juga:
BMTP Impor Kain dan Karpet Diperpanjang, Sri Mulyani Harapkan Ini

Sampai saat ini, Thailand mengekspor sekitar 10% mobil dan 11% produksi suku cadang mobil ke UE. Thailand, sambung Vonkorpon, perlu mengembangkan tenaga kerja terampil dan mengadopsi teknologi dan inovasi yang lebih tinggi.

“Ini untuk menambah nilai pada produk dan mempertahankan daya saing,” imbuh Pimchanok.

Jika banyak fasilitas produksi UE berimigrasi ke Vietnam, Thailand dapat fokus meningkatkan ikatan manufaktur dengan mitra lain. Jepang tetap menjadi sumber investasi asing terbesar di Thailand yang dengan menghasilkan US $ 86,6 miliar pada 2018 atau 37% dari total investasi.

Baca Juga:
Pengusaha Vietnam Kembali Minta Cukai Minuman Manis Ditunda

Investasi dari China juga meningkat. Jumlah aplikasi dari bisnis China yang berharap untuk memindahkan fasilitas produksi ke Thailand meningkat tiga kali lipat. Hal ini terjadi karena kenaikan biaya di China.

Beberapa perusahaan teknologi termasuk Hewlett Packard (HP) dan Microsoft mempertimbangkan untuk memindahkan sebagian produksi mereka dari China ke Thailand di tengah perang dagang Negeri Tirai Bambu dan Amerika Serikat.

Seperti dilansir aseantoday.com, Aat Pisanwanich, Director of the Centre for International Trade Studies at the University of the Thai Chamber of Commerce mengatakan perdagangan UE--Thailand akan menurun dalam beberapa bulan tanpa kesepakatan perdagangan untuk bersaing dengan perjanjian UE—Vietnam.

Perjanjian serupa dengan UE—Thailand akan memudahkan akses produsen Thailand untuk mengekspor barang-barang elektronik, makanan olahan, dan otomotif ke UE. Hal tersebut juga akan membuat Thailand lebih menarik bagi investor di industri teknologi dan perusahaan manufaktur. (MG-dnl/kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Prabowo Kembali Lantik Pejabat Negara, Ada Raffi Ahmad dan Gus Miftah

Minggu, 20 Oktober 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tempat Tinggal Berubah, Apakah Harus Pindah KPP Terdaftar?

Jumat, 18 Oktober 2024 | 19:15 WIB KEBIJAKAN BEA MASUK

BMTP Impor Kain dan Karpet Diperpanjang, Sri Mulyani Harapkan Ini

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN