Pemerintah Targetkan Initial Memorandum OECD Rampung Maret 2025

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah akan segera menyelesaikan initial memorandum yang diperlukan guna mendukung proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, initial memorandum masih dirampungkan dan akan dikirimkan ke OECD pada bulan depan.

"Kami akan segera memasukkan initial memorandum untuk OECD. Harapannya, sudah masuk pada Maret 2025," katanya, dikutip pada Kamis (6/2/2025).

Perlu diketahui, initial memorandum adalah dokumen yang berisi penilaian mandiri yang dilakukan pemerintah atas kesesuaian regulasi-regulasi yang berlaku di Indonesia terhadap standar yang ditetapkan OECD.

Initial memorandum disusun oleh Timnas OECD yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 17/2024. Timnas OECD dipimpin Kemenko Perekonomian dan terdiri dari 64 kementerian, lembaga, ataupun instansi pemerintah dan nonpemerintah.

Timnas OECD bermitra dengan 26 komite OECD dan bertugas untuk memeriksa kesesuaian regulasi yang berlaku di Indonesia dengan 243 standar OECD.

Initial memorandum menjadi acuan dalam proses aksesi menjadi anggota OECD. Setelah dokumen tersebut dikirimkan ke OECD, pemerintah berharap Indonesia bisa lolos proses aksesi dan diterima menjadi anggota OECD dalam waktu 3 tahun.

Guna mendukung proses aksesi tersebut, pemerintah juga telah meluncurkan Portal Aksesi OECD dan Informasi Aksesi (INA) OECD. Kedua platform ini dirancang untuk mendukung kelancaran proses aksesi.

Dengan kedua platform tersebut, pemangku kepentingan dapat mengakses dokumen perencanaan, pelacakan kemajuan, penyimpanan dokumen digital, dan pengelolaan kalender secara terstruktur dan aman.

Selain itu, pemerintah juga terbuka untuk masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil, terkait dengan sistem tersebut. (rig)