AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Muhamad Wildan | Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB
AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Amerika Serikat (AS) membuka opsi untuk membatalkan pengenaan bea masuk sebesar 25% atas barang impor dari Kanada dan Meksiko.

Calon Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) Howard Lutnick mengatakan bea masuk tidak akan dikenakan atas produk impor dari Kanada dan Meksiko bila kedua negara tersebut mencegah masuknya fentanyl ke AS. Fentanyl merupakan produk farmasi yang dikenal sebagai pereda nyeri.

"Ini adalah bea masuk terpisah untuk mendorong tindakan dari Kanada dan Meksiko. Sejauh yang saya ketahui mereka telah bertindak dengan cepat. Jika mereka melaksanakannya maka tidak akan ada bea masuk," ujar Lutnick, dikutip Kamis (30/1/2025).

Baca Juga:
Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Lutnick pun mengatakan Presiden AS Donald Trump akan menjadikan bea masuk sebagai instrumen penting untuk mendukung kebijakan domestik. Dengan demikian, bea masuk bukanlah instrumen kebijakan ekonomi semata.

"Ini adalah kebijakan dalam negeri. Tutup perbatasan, jangan biarkan fentanyl masuk ke AS dan membunuh rakyat kita," ujar Lutnick dalam rapat di hadapan pada senator AS seperti dilansir bbc.com.

Bila tidak ada tindakan yang diambil guna mencegah masuknya fentanyl, bea masuk sebesar 25% atas barang impor dari Kanada dan Meksiko mulai 1 Februari 2025.

Baca Juga:
Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

Tak hanya itu, Lutnick mengatakan bea masuk lainnya akan dikenakan pada Maret atau April 2025 setelah Kementerian Perdagangan menyelesaikan kajian terkait defisit neraca perdagangan antara AS dan negara-negara mitra dagangnya.

Kementerian Perdagangan telah diperintahkan untuk untuk memetakan penyebab tingginya defisit neraca dagang AS serta menyiapkan kebijakan yang dibutuhkan untuk menekan defisit dimaksud. Kebijakan bisa berupa bea masuk atau kebijakan lainnya.

United States Trade Representative (USTR) juga telah diperintahkan untuk mengevaluasi praktik perdagangan tidak adil (unfair trade practices) yang dilakukan oleh negara lain dan merekomendasikan tindakan yang tepat untuk merespons praktik dimaksud. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

Kamis, 30 Januari 2025 | 08:55 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan