Pemerintah dan DPR Keukeuh Pungut Pajak Judi Online

MANILA, DDTCNews – DPR Filipina memberikan persetujuan akhir pada RUU yang mengenakan pajak waralaba dan pajak penghasilan (PPh) baru atas pendapatan yang dihasilkan usaha judi online atau Philippine Offshore Gaming Operators (POGO).

Ketua Komite Keuangan DPR Joey Salceda mengatakan usaha judi online perlu dikenakan pajak untuk menambah penerimaan negara. Menurutnya, potensi penerimaan dari pengenaan pajak atas usaha judi online mencapai P144 miliar atau setara dengan Rp41,96 triliun.

"Penerimaan baru akan datang, terutama dari mengklasifikasikan penyedia layanan sebagai perusahaan reguler, dan termasuk pajak pada karyawan asing," katanya, dikutip Selasa (9/2/2021).

Salceda mengatakan 198 anggota parlemen menyetujui RUU DPR No. 5777 pada pembacaan ketiga, sementara 13 anggota parlemen menentang dan dua lainnya abstain. RUU itu akan diserahkan kepada Senat untuk pembahasan lanjutan, sebelum dikirimkan kepada Presiden Rodrigo Duterte untuk ditandatangani dan mulai berlaku.

Jika disahkan, POGO akan dikenakan pajak waralaba sebesar 5% atas penerimaan kotor dari operasi mereka. Saat ini, pajak waralaba POGO dihitung berdasarkan 5% dari pendapatan bersih. Selain itu, POGO masih harus membayar biaya 2% kepada pengelola zona ekonomi khusus.

RUU tersebut juga mewajibkan karyawan asing POGO dan memperoleh gaji tahunan minimum P600.000 atau setara dengan Rp174 juta untuk membayar pajak tambahan sebesar 25% atas gaji, honorarium, serta tunjangan mereka.

Anggota DPR Carlos Zarate menentang pengesahan RUU pengenaan pajak pada POGO karena menilai kebijakan itu berarti pemerintah melegitimasi perjudian online. Menurutnya, industri judi online masuk ke Filipina karena ilegal di negara-negara lain seperti China.

"Kami menentang rencana pemerintah membuka negara kami untuk aktivitas perjudian yang tidak hanya ilegal di negara lain tetapi sering dikaitkan dengan aktivitas kriminal lainnya," ujarnya seperti dilansir rappler.com.

China sebelumnya telah mendesak pemerintah Filipina untuk menghentikan semua operasi perjudian online karena terindikasi berkaitan erat dengan kejahatan lainnya, seperti pencucian uang, penculikan, dan pemerasan.

Sementara itu, Departemen Keuangan sempat melarang operasional POGO karena dianggap tidak membayar pajak secara benar senilai lebih dari P20 miliar atau Rp5,8 triliun.

Mahkamah Agung Filipina juga sempat memerintahkan pemerintah untuk menghentikan sementara pemungutan pajak waralaba atas POGO pada awal Januari lalu. Majelis menilai UU Bayanihan 2 yang memerintahkan POGO membayar pajak waralaba 5% melanggar proses hukum substantif, dan mengabulkan permohonan 14 perusahaan judi online. (rig)