Malaysia Berencana Kenakan Pajak atas Dividen sebesar 2 Persen

KUALA LUMPUR, DDTCNews - Pemerintah Malaysia berencana menjadikan dividen yang diterima orang pribadi sebagai objek pajak penghasilan pada tahun depan.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan PPh diusulkan dikenakan atas pendapatan dividen melebihi RM100.000 atau sekitar Rp359 juta. Dia juga telah mengusulkan tarif PPh atas dividen ini sebesar 2%.

"Pemerintah mempertimbangkan untuk memberikan pengecualian terhadap beberapa penghasilan," katanya dalam pembacaan APBN 2025 kepada parlemen, dikutip pada Senin (21/10/2024).

Anwar mengatakan pengenaan pajak atas dividen ini diperlukan sebagai upaya memperluas basis pajak. Meski demikian, pemerintah nantinya juga bakal memberikan sejumlah pengecualian dalam ketentuan ini.

Pengecualian pajak akan diberikan terhadap dividen dari tabungan pemerintah seperti Dana Pensiun Karyawan, perwalian saham di bawah Pemodalan Nasional Bhd, dan pendapatan dividen dari luar negeri.

Di sisi lain, pemerintah dalam APBN 2025 berencana membantu masyarakat memiliki rumah pertama dengan menawarkan keringanan pajak hingga RM7.000 atas pembayaran bunga pinjaman mereka.

Keringanan maksimum akan diberikan kepada pembeli rumah senilai hingga RM500.000, sementara mereka yang membeli properti hunian antara RM500.001 dan RM750.000 akan mendapatkan keringanan pajak hingga RM5.000.

Dilansir thestar.com.my, keringanan ini akan ditawarkan selama 3 tahun berturut-turut atas perjanjian jual beli yang diselesaikan antara 1 Januari 2025 dan 31 Desember 2027. (sap)