VIETNAM

Impor Sorbitol dari Indonesia Dikenai Bea Masuk Antidumping

Dian Kurniati | Senin, 12 Juli 2021 | 11:05 WIB
Impor Sorbitol dari Indonesia Dikenai Bea Masuk Antidumping

Ilustrasi. 

HANOI, DDTCNews – Pemerintah Vietnam memutuskan untuk mengenakan bea masuk antidumping (BMAD) atau safeguard atas produk sorbitol (gula alkohol) dari China, India, dan Indonesia.

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dalam pernyataan resminya menyatakan tarif safeguard tersebut sebesar 39,63%-68,5%. Pengenaan safeguard tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan pelaku industri di dalam negeri pada September 2020

"Investigasi antidumping dimulai pada Desember 2020 berdasarkan hasil penilaian berkas oleh industri yang meminta pengenaan tindakan antidumping terhadap produk tersebut," bunyi pernyataan tersebut, dikutip pada Senin (12/7/20).

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Proses penyelidikan pendahuluan antidumping atas produk sorbitol berlangsung selama 7 bulan. Dalam prosesnya, kementerian berkoordinasi dengan beberapa instansi untuk mengevaluasi secara hati-hati dugaan tindakan dumping oleh eksportir China, India dan Indonesia sehingga berdampak pada anjloknya produksi industri sorbitol Vietnam.

Hasil investigasi menunjukkan volume impor dumped sorbitol meningkat pada periode 1 April 2017 hingga 31 Maret 2020. Lonjakan impor tersebut menyebabkan tekanan terhadap operasional industri manufaktur di dalam negeri.

Tekanan itu juga tercermin dalam sejumlah kriteria seperti output, pemanfaatan kapasitas, persediaan, pangsa pasar, penjualan dan pendapatan domestik, laba, serta kemampuan untuk meningkatkan modal industri sorbitol.

Baca Juga:
BMTP Impor Kain dan Karpet Diperpanjang, Sri Mulyani Harapkan Ini

"Selama periode penyelidikan, indeks-indeks tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan waktu sebelumnya," bunyi pernyataan Kementerian Perdagangan dan Industri, seperti dilansir en.vietnamplus.vn.

Setelah keputusan safeguard tersebut, kementerian akan mengumpulkan informasi mengenai dampak komprehensif atas kebijakan tersebut, termasuk pada konsumen akhir. Penyelidikan diharapkan selesai pada kuartal III/2021.

Sorbitol juga dikenal sebagai glucitol dan dihasilkan dari glukosa halus di bawah suhu dan tekanan tinggi yang dihidrogenasi dengan nikel. Sorbitol sering digunakan dalam produksi obat-obatan, industri makanan, dan kosmetik. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Jumat, 18 Oktober 2024 | 19:15 WIB KEBIJAKAN BEA MASUK

BMTP Impor Kain dan Karpet Diperpanjang, Sri Mulyani Harapkan Ini

Jumat, 18 Oktober 2024 | 10:30 WIB VIETNAM

Pengusaha Vietnam Kembali Minta Cukai Minuman Manis Ditunda

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja