Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
Gedung AA Maramis di lingkungan kantor Kementerian Keuangan.
JAKARTA, DDTCNews – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik jajaran menteri dan pejabat setara menteri dalam Kabinet Merah Putih. Pelantikan tersebut digelar di Istana Negara pada Senin (21/10/2024).
Secara total, Prabowo melantik 7 menteri koordinator (menko), 41 menteri, dan 6 pejabat setingkat menteri. Dari puluhan menteri tersebut, Sri Mulyani Indrawati kembali didapuk menjadi menteri keuangan (menkeu). Simak Daftar Lengkap Nama Menteri dan Wakil Menteri di Kabinet Merah Putih.
Penunjukkn tersebut menjadi kali ketiga bagi Sri Mulyani menjabat sebagai menkeu. Sebelumnya, alumnus University of Illinois Urbana Champaign itu telah 2 kali menjabat sebagai menkeu, yakni di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sejak Desember 2005 hingga Juni 2010 dan era Joko Widodo (Jokowi) sejak Juli 2016 hingga 20 Oktober 2024.
Selain Sri Mulyani, terdapat deretan sosok-sosok yang juga pernah menjabat sebagai menkeu. Berikut deretan sosok-sosok yang pernah menduduki posisi ‘puncak’ di Kementerian Keuangan.
Samsi Sastrawidagda menjabat sebagai menkeu di bawah kabinet Republik Indonesia pertama (Kabinet Bucho/presidensial) yang dipimpin Presiden Soekarno. Sebagai menkeu pertama, Samsi mempunyai peranan besar dalam mencari dana untuk membiayai perjuangan dan jalannya pemerintahan.
Namun, kondisi fisiknya yang tengah sakit menjadikannya tidak pernah memimpin kementerian keuangan secara langsung dan memilih tinggal di Surabaya. Pada 26 September 1945, Samsi mengundurkan diri sebagai menkeu.
Sebelum diangkat sebagai menkeu menggantikan Samsi Sastrawidagda, Maramis merupakan menteri negara. Sebagai menkeu, Maramis berperan penting dalam pengembangan dan pencetakan uang kertas Indonesia pertama atau Oeang Republik Indonesia (ORI).
Soenarjo merupakan sosok yang ditunjuk sebagai menkeu pada kabinet Sutan Sjahrir I dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno dan perdana Menteri Soetan Sjahrir. Namun, Soenarjo menolak mengemban jabatan tersebut.
Raden Mas Pandji Soerachman Tjokrodisoerjo diangkat menjadi menkeu menggantikan Soenarjo Kolopaking (masa kabinet Sjahrir I). Pada Kabinet Sjahrir II, ia dipercaya kembali menjabat menkeu.
Sjafruddin Prawiranegara memimpin Indonesia sebagai Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Selama masa demokrasi liberal, dia menjabat sebagai menkeu pada Kabinet Sjahrir III dan Gubernur Bank Indonesia pertama.
Alex Maramis kembali menjadi menteri keuangan sebanyak 3 kali dalam kabinet Amir Sjarifuddin I (Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Amir Sjarifudin), kabinet Amir Sjarifuddin II, dan kabinet Hatta I (Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Mohammad Hatta).
Lukman Hakim menjabat sebagai menkeu merangkap menteri kehakiman ad interim RI Darurat (19 Desember 1948 – 13 Juli 1949) dan kembali menjadi menkeu dalam Kabinet Hatta II (4 Agustus 1949 – 20 Desember 1949).
Pada tahun 1949 – 1950 terdapat 2 orang menkeu. Pertama, menkeu Republik Indonesia di Jakarta di bawah Kabinet Susanto dan Kabinet Halim yang dijabat oleh Lukman Hakim. Kedua, menkeu Republik Indonesia Serikat (RIS) di Yogyakarta dengan Kabinet RIS yang dijabat oleh Sjafruddin Prawiranegara.
Lukman Hakim berlanjut menjabat sebagai menkeu dalam Kabinet Susanto (20 Desember 1949 – 21 Januari 1950) dan Kabinet Halim (21 Januari 1950 – 6 September 1950).
Pada masa Kabinet Natsir, Syarifuddin dipercaya kembali sebagai menkeu. Kebijakan yang dilakukan adalah perbaikan dan perubahan struktur ekonomi peninggalan belanda kearah ekonomi nasional melalui gerakan konfrontasi ekonom (sistem ekonomi gerakan banteng).
Jusuf Wibisono diangkat menjadi menkeu di era Kabinet Sukiman-Suwirjo (Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo).
Soemitro diangkat menjadi menkeu di era Kabinet Wilopo-Prawoto (Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Wilopo).
Ong Eng Die ditunjuk sebagai menkeu pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo I (Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo). Ong Eng Die merupakan menkeu pertama keturunan Tionghoa-Indonesia
Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap (Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap), Soemitro dipercaya kembali sebagai menkeu.
Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II, Jusuf dipercaya kembali sebagai menkeu.
Soetikno diangkat sebagai menkeu masa Kabinet Djuanda/Karya. Langkah awal sebagai menkeu adalah melakukan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilakukan tanggal 15 November -- 4 Desember 1957. Hasilnya tersusun Rencana Pembangunan Lima Tahun.
Djoeanda menjabat sebagai menkeu dalam Kabinet Kerja I dan Kabinet Kerja II. Djuanda dikenal sebagai Menteri Marathon karena dari tahun 1946 sampai tahun 1963, dia menjabat sekali sebagai Menteri Muda, 14 kali sebagai Menteri, dan sekali menjabat sebagai Perdana Menteri. Sumbangsih Djuanda terbesar dalam masa jabatannya adalah Deklarasi Djuanda pada 1957.
Pada masa Kabinet Kerja II, RM Notohamiprodjo dipercaya untuk menjabat sebagai menkeu. Pada Masa Kabinet Kerja III terjadi regrouping menteri yaitu penggabungan beberapa menteri dalam satu struktur. Hal ini menyebabkan bank sentral menjadi setingkat Kementerian.
Di bidang keuangan dipecah menjadi 3 bagian, RM. Notohamiprodjo tidak lagi menjabat sebagai menkeu melainkan sebagai Wakil Menteri Pertama dan Koordinator Bidang Keuangan dan berperan sebagai Menteri Urusan Perdagangan, Pembiayaan, dan Pengawasan (P3).
Di bagian lain Arifin Harahap menjabat sebagai Menteri Urusan Anggaran Negara, dan Soemarno menjabat sebagai Menteri Urusan Bank Sentral pada 6 Maret 1962 – 13 November 1963.
Soemarno dipercaya untuk menjadi Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan pada November 1963. Pada masa ini Soemarno dianggap sebagai Menteri Koordinator Perekonomian yang pertama. Selanjutnya, Soemarno tetap menjabat sebagai Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan pada Kabinet Dwikora I dan II. Pada Kabinet Dwikora III, Soemarno menjabat sebagai Deputi Menteri Keuangan.
Frans Seda diangkat menjadi menkeu pada Kabinet Ampera I. Pada masa tersebut inflasi sangat tinggi, dengan harga barang naik sekitar 500% setahun. Pemutaran haluan kebijakan dari pencetakan uang untuk menyiasati defisit diubah menjadi anggaran berimbang yang disesuaikan dengan penerimaan negara.
Ali Wardhana menjabat sebagai menkeu pada Kabinet Pembangunan I, II, dan III. Selama menjabat sebagai menkeu, Ali Wardhana sempat melakukan beberapa terobosan seperti: menurunkan inflasi dari 650% menjadi 20% dalam 3 tahun masa jabatannya melalui balanced budget, yaitu anggaran pemerintah yang berimbang.
Radius Prawiro diangkat menjadi menkeu pada masa Kabinet Pembangunan IV di bawah Presiden Soeharto dan wakilnya Umar Wirahadikusumah. Beberapa kebijakan yang pernah dilakukannya, antara lain rehabilitasi dan stabilisasi moneter, menggalakkan program Kredit Usaha Pedesaan serta Simpanan Pedesaan, dan reformasi perpajakan.
Pada Kabinet Pembangunan V, JB Sumarlin dipercaya untuk menjabat sebagai menkeu. JB Sumarlin banyak berperan dalam penyusunan kebijakan ekonomi dan keuangan. Penghargaan yang diraih atas pengabdiannya, di antaranya menkeu terbaik pada 1989 oleh Euromoney dan pada 1990 oleh majalah Asia.
Mar’ie Muhammad diangkat oleh Presiden Soeharto untuk menjadi menkeu pada Kabinet Pembangunan VI. Dia diberi gelar Mr. Clean karena perjuangannya memberantas korupsi di era-nya yang masih sarat dengan korupsi. Salah satu kebijakannya adalah menolak dana taktis dan anggaran perjalanan dinas yang dinilai terlalu besar.
Fuad Bawazier dilantik sebagai menkeu oleh Presiden Soeharto. Fuad Bawazier adalah menteri keuangan terakhir pada pengujung periode Orde Baru (1998). Dia hanya menjabat sebagai menkeu selama 2 bulan saja karena situasi reformasi yang terjadi di Indonesia.
Pada masa krisis ekonomi di bulan April 1998, Presiden BJ Habibie mengangkatnya menjadi menteri keuangan pada kabinet Reformasi Pembangunan. Upaya menonjol saat menjabat sebagai menkeu adalah reformasi bidang perekonomian dengan jalan penghapusan monopoli dan rekapitalisasi perbankan.
Bambang Sudibyo dipilih sebagai menkeu pada masa Kabinet Persatuan Nasional yang dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Kebijakannya adalah mengupayakan keberlanjutan anggaran dan kembali menghidupkan sektor riil yang dirasakan macet. Kebijakannya lebih mendukung perkembangan sisi fiskal.
Priadji Pratosuhardjo diangkat sebagai menkeu pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Pada saat menjabat sebagai menkeu, dia berupaya untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap International Monetary Fund (IMF) dan berencana mencari pinjaman dengan mekanisme langsung antar-pemerintah.
Pada 12 Juni 2001, Presiden Abdurrahman Wahid melantik Rizal Ramli menjadi menkeu. Rizal sempat menjabat hingga 9 Agustus 2001. Kendati periode menjabatnya singkat, Rizal Ramli di antaranya berhasil memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Peradilan Pajak.
Boediono diangkat sebagai menkeu pada 2001 dalam Kabinet Gotong Royong. Selama menjabat sebagai menkeu salah satu kebijakan yang diterbitkan adalah UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Pada 2009, Boediono dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Pada 20 Oktober 2004, Jusuf Anwar resmi menjabat sebagai menkeu. Pada 7 Desember 2005, Kabinet Indonesia Bersatu mengalami reshuffle sehingga Jusuf Anwar diberhentikan dengan hormat dan diganti oleh Sri Mulyani Indrawati. Jusuf Anwar lalu menjabat sebagai Duta Besar RI di Jepang.
Pada 5 Desember 2005, Sri Mulyani dilantik menjadi menkeu. Pada periode ini Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menkeu terbaik Asia 2006 oleh Emerging Markets Forum pada 18 September 2006 di Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura.
Agus DW Martowardojo diangkat menjadi menkeu di Era Kabinet Indonesia Bersatu II pada 20 Mei 2010. Salah satu kebijakannya selama menjabat sebagai menkeu adalah reformasi pajak.
Chatib Basri ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjabat sebagai menkeu pada 21 Mei 2013. Dia menjabat sebagai menkeu sampai dengan berakhirnya Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II pada 20 Oktober 2014.
Sebagai ekonom, Chatib Basri sering mempresentasikan karya ilmiahnya dalam forum internasional. Chatib Basri pernah duduk sebagai Penasihat Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia (2006-2010), Sherpa Indonesia untuk G-20 (2008), dan Deputi Menteri Keuangan untuk G-20 (2006-2010).
Pada 27 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Bambang Brodjonegoro sebagai menkeu pada Kabinet Kerja sejak 2014 sampai dengan 2016. Pada masa kepemimpinannya, guna meningkatkan daya beli masyarakat, dia 2 kali melakukan penyesuaian terhadap batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Pada 27 Juli 2016, Sri Mulyani kembali dilantik menjadi menkeu di Kabinet Kerja oleh Presiden Jokowi. Kemudian, pada 23 Oktober 2019, Sri Mulyani terpilih kembali untuk menjabat sebagai menkeu pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.
Pada 2019, Sri Mulyani dinobatkan sebagai menkeu terbaik di Asia Pasifik tahun 2019 versi majalah keuangan FinanceAsia. Penghargaan dari FinanceAsia ini diperoleh 3 tahun berturut-turut.
Yang terbaru, pada 21 Oktober 2024, Sri Mulyani kembali dilantik sebagai menkeu di dalam Kabinet Merah Putih yang dinakhodai oleh Presiden Prabowo Subianto. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
