AMERIKA SERIKAT

4 Hal Ini akan Menghadang Reformasi Pajak Trump

Redaksi DDTCNews | Jumat, 29 September 2017 | 16:01 WIB
4 Hal Ini akan Menghadang Reformasi Pajak Trump Presiden AS Donald Trump

WASHINGTON DC, DDTCNews – Rencana untuk menyukseskan program reformasi pajak yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump dan Partai Republik nyatanya akan menghadapi sejumlah 4 hambatan besar.

Berdasarkan hasil jajak pendapat yang dilakukan, keempat hambatan tersebut berupa keadilan, Perselisihan di Partai Republik/GOP (Grand Old Party), kondisi keadaan yang berbeda, dan terkait dengan waktu pelaksanaan.

Namun, penasihat ekonomi Gedung Putih Gary Cohn menampik survei tersebut dan mengatakan bahwa kerugian dari reformasi pajak yang diusulkan ini akan tergantikan sepenuhnya melalui pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang.

Baca Juga:
Penduduk Mulai Menua, Thailand Kembali Dorong Reformasi Sistem Pajak

“Diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan secara substansial menghasilkan lebih dari 3% karena adanya reformasi pajak dan deregulasi. Menurunkan tarif pajak akan membuat AS lebih kompetitif untuk pembangunan secara global dan akan mendorong produktivitas,” pungkasnya, Jumat (2/9).

Sementara, hasil jajak pendapat mengungkapkan usulan reformasi pajak yang diusulkan akan menimbulkan ketidakadilan, pasalnya tarif terendah untuk orang penghasilan rendah justru dinaikkan dari 10% menjadi 12%. Sementara, tarif tertinggi untuk orang-orang kaya dipangkas dari 39,6% menjadi 35%.

Orang-orang Amerika justru lebih memilih pajak yang lebih tinggi untuk dikenakan terhadap orang kaya dan korporasi. Pemangkasan tarif pajak pada lapisan tertinggi akan membuka kemungkinan adanya pajak tambahan bagi orang-orang kaya di lain waktu.

Baca Juga:
Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Partai Republik mengutip manfaat dari pemotongan pajak yang sebelumnya telah dilakukan di bawah kepemimpinan Presiden Ronald Reagan. Namun, kondisi yang berbeda membuat rencana pemangkasan tarif pajak bisa berdampak pada defisit anggaran federal.

Terakhir, adanya perselisihan di dalam lingkup GOP sendiri juga akan menghambat pengesahan proposal reformasi pajak. Partai Republik berencana untuk melewati reformasi pajak berdasarkan peraturan anggaran khusus yang tidak memerlukan suara Demokrat.

Namun, dilansir dalam cnbc.com, Trump yang telah menghina anggota partai Republik atas kegagalannya dalam rencana mengganti kebijakan obamacare, membuat Ketua DPR Paul Ryan dan Pemimpin Senat Mitch McConnell akan mengkaji usulan reformasi pajak berdasarkan keadilan dan pertanggungjawaban fiskal. (Gfa/Amu)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 17 Oktober 2024 | 19:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Kamis, 17 Oktober 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Transisi Pemerintahan Berjalan, DJP Fokus Amankan Penerimaan Pajak

Rabu, 16 Oktober 2024 | 16:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari