AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Muhamad Wildan | Kamis, 17 Oktober 2024 | 19:00 WIB
Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Calon presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik, Donald Trump, berkomitmen untuk menghentikan pengenaan pajak berganda atas warga negara AS yang tinggal di luar negeri.

Saat ini, warga negara AS yang tinggal di luar AS tetap harus melaporkan SPT ke Internal Revenue Service (IRS) serta membayar pajak kepada AS sekaligus kepada negara tempat warga negara AS tersebut tinggal.

"Saya akan mengakhiri pengenaan pajak berganda bagi warga negara AS di luar negeri. Anda menginginkan ini selama bertahun-tahun tetapi tidak ada yang mendengarkan. Saya akan melakukannya," kata Trump, dikutip Kamis (17/10/2024).

Baca Juga:
AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kewajiban warga negara AS untuk membayar pajak kepada IRS meski lama tinggal di luar negeri timbul akibat citizenship-based taxation yang diadopsi oleh negara adikuasa tersebut.

Tak hanya diwajibkan membayar pajak dan melaporkan SPT kepada IRS, warga negara AS yang tinggal di luar negeri juga harus melaporkan seluruh aset keuangan yang mereka tempatkan di luar negeri dengan menyampaikan FATCA Form 8938 kepada IRS.

Kewajiban-kewajiban tergolong sulit dipatuhi oleh warga negara AS yang tinggal di luar negeri. Bahkan, terdapat sebagian yang melepaskan kewarganegaraan AS-nya agar terhindar dari seluruh kewajiban tersebut.

Baca Juga:
Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Para ekspatriat AS yang tergabung dalam American Citizens Abroad (ACA) pun mendorong AS untuk segera mengadopsi residence-based taxation. Executive Director ACA Marylouise Serrato mengatakan pihaknya telah mengadvokasi aspirasi para ekspatriat AS selama lebih dari 20 tahun. Namun, aspirasi tersebut tak kunjung ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Serrato pun meminta calon presiden AS dari Partai Demokrat Kamala Harris untuk turut mendukung adopsi residence-based taxation tersebut. "Kedua capres dan calon anggota Kongres perlu berkomitmen untuk menciptakan perlakuan pajak yang adil bagi warga negara AS yang bekerja keras di luar negeri," ujar Serrato.

Menurut Serrato, warga negara AS harus menanggung beban kepatuhan pajak yang amat tinggi akibat ketentuan pajak pajak yang berlaku selama ini. "Hal ini membuat pelaporan SPT menjadi sangat sulit dan rumit serta membatasi kapabilitas warga negara AS untuk berinvestasi saat mereka berada di luar negeri," ujar Serrato. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan