BERITA PAJAK HARI INI

Menkeu Sebut Loyonya Penerimaan Pajak Jadi Indikasi Lesunya Ekonomi

Redaksi DDTCNews | Jumat, 17 Mei 2019 | 08:32 WIB
Menkeu Sebut Loyonya Penerimaan Pajak Jadi Indikasi Lesunya Ekonomi

JAKARTA, DDTCNews – Pelemahan ekonomi global mulai berdampak pada perekonomian nasional. Indikasi ini, diklaim pemerintah, terlihat dari kinerja fiskal hingga akhir April 2019. Topik tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Jumat (17/5/2019).

Saat merilis APBN Kita terkait data kinerja APBN 2019 hingga akhir April, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku mulai mewaspadai indikasi pelemahan ekonomi nasional yang tercermin dari lesunya realisasi pendapatan negara.

“Kami melihat tanda-tanda perekonomian mengalami penurunan yang terefleksi dalam penerimaan pajak yang tumbuh melemah. Ekonomi mengalami tekanan dan melemah, tapi tidak masuk zona negatif. Kami harus mulai waspada,” jelasnya.

Baca Juga:
Tekan Defisit APBN, Oposisi di Negara Ini Usulkan Pajak Kekayaan

Realisasi pendapatan negara hingga 30 April 2019 tercatat senilai Rp530,7 triliun atau 24,5% dari target Rp2.165,1 triliun. Realisasi ini hanya mencatatkan pertumbuhan sekitar 0,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Padahal, pendapatan negara per akhir April 2018 tercatat tumbuh 13,3%.

Adapun realisasi penerimaan pajak hingga akhir April 2019 tercatat hanya mampu tumbuh 1,02% secara tahunan. Performa ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 10,89%.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga:
Gara-Gara Korup dan Gemuk, Argentina Bubarkan Otoritas Pajak
  • Defisit Anggaran Sudah 0,63% PDB

Lesunya kinerja penerimaan pajak hingga April 2019 membuat realisasi defisit APBN sudah mencapai Rp101,04 triliun atau 0,63% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, defisit APBN baru mencapai Rp54,9 triliun atau 0,37% PDB.

Sri Mulyani mengatakan bahwa realisasi defisit tersebut dinilai stabil dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar Rp102 triliun, lantaran peningkatan pos penerimaan dan belanja seimbang. Dia memastikan bahwa posisi defisit anggaran akan terus dijaga agar mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah yakni sebesar 1,84% dari PDB.

“Realisasi defisit APBN masih terkendali,” ujarnya.

Baca Juga:
Sri Mulyani Carikan Kantor untuk Kementerian Baru
  • Terpapar Efek Restitusi dan Impor

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan perlambatan penerimaan hingga April 2019.Pertama, adanya kebijakan restitusi dipercepat. Kedua, melemahnya kegiatan impor.

“Pertumbuhan penerimaan tidak sama seperti tahun lalu alasan utama adalah restitusi yang dipercepat. Selain itu, impor melambat secara drastis dari tahun lalu karena faktor policy pemerintah,” katanya.

  • BI Tahan Suku Bunga Acuan

Perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang mulai memanas telah berimbas pada nilai tukar rupiah dan kinerja perdagangan. Hal ini membuat Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menahan suku bunga acuannya di level 6%. Dosis kebijakan moneter ini diyakini masih cukup akomodatif untuk memacu perekonomian nasional.

Baca Juga:
PKP Bakal Wajib Memerinci Data Penyerahan terkait Faktur Pajak Eceran
  • Pemerintah Terbitkan Samurai Bonds

Prospek positif pasar Jepang memicu pemerintah untuk menerbitkan surat utang negara (SUN) berdenominasi yen atau yang sering disebut Samurai Bonds senilai 177 miliar yen. Kali ini, pemerintah mengemisi Samurai Bonds bertenor panjang yakni 15 tahun dan 2- tahun.

“Ini merupakan respons dari indikasi adanya permintaan dari para investor Jepang. Pasar Jepang relatif stabil,” kata Direktur SUN Loto S. Ginting.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 26 Oktober 2024 | 15:00 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Lapor SPT PPh Badan Pakai Akun OP, PKP Upload Penyerahan Faktur Eceran

Sabtu, 26 Oktober 2024 | 08:30 WIB ARGENTINA

Gara-Gara Korup dan Gemuk, Argentina Bubarkan Otoritas Pajak

Sabtu, 26 Oktober 2024 | 07:00 WIB KABINET MERAH PUTIH

Sri Mulyani Carikan Kantor untuk Kementerian Baru

BERITA PILIHAN
Minggu, 27 Oktober 2024 | 13:00 WIB PROVINSI BALI

DPRD MInta Target Setoran Pungutan Turis Dinaikkan Jadi Rp990 Miliar

Minggu, 27 Oktober 2024 | 12:30 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Ingatkan WP Bayar Pajak Kendaraan, Samsat Kirim Pesan via WA Blast

Minggu, 27 Oktober 2024 | 12:00 WIB FASILITAS KEPABEANAN

Perbaiki Mesin ke Luar Negeri, Barang Reimpor Bisakah Bebas Bea Masuk?

Minggu, 27 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Aspek Perpajakan atas Hadiah Undian

Minggu, 27 Oktober 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Utang Jatuh Tempo 2025 Tembus Rp800 Triliun, DPR Minta Ini ke Prabowo

Minggu, 27 Oktober 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Impersonate Coretax: Urusan Pajak WP Bisa Dikelola Banyak Orang

Minggu, 27 Oktober 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Bakal Terima Rp300 Triliun dari Pengusaha Sawit Nakal

Minggu, 27 Oktober 2024 | 08:30 WIB KOTA PEKANBARU

Target Penerimaan Naik, Pemkot Bakal Optimalkan PBB dan Pajak Reklame