Coretax: Wajib Pajak Berhak untuk Tidak Memakai Data Prepopulated

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak memiliki hak untuk tidak menggunakan data-data perpajakan yang terisi secara otomatis atau prepopulated dalam aplikasi coretax administration system.

Dalam FAQ yang tersedia pada simulator coretax, wajib pajak memiliki kewenangan penuh untuk mengubah data-data yang sudah terisi otomatis sesuai dengan kebutuhan wajib pajak.

"Walaupun data prepopulated sudah ditampilkan secara otomatis oleh sistem, wajib pajak masih diberikan kewenangan penuh untuk memutuskan apakah akan menggunakan nilai berdasarkan sistem, merubahnya sesuai kebutuhan, ataupun tidak mengkreditkan data tersebut di dalam SPT yang dilaporkan," tulis DJP dalam FAQ, dikutip Kamis (17/10/2024).

Kepala Subdirektorat Risiko Kepatuhan Wajib Pajak dan Sains Data Direktorat Data dan Informasi Perpajakan DJP Arman Imran mengatakan penyediaan data pajak secara prepopulated berasal dari data internal yang dimiliki oleh DJP, utamanya data yang berasal dari bukti potong yang sudah dibuat oleh pemotong pajak.

Dengan fitur ini, wajib pajak bisa mengisi SPT hanya dengan mengecek kebenaran dari data yang sudah terisi secara otomatis dan memasukkan data-data yang belum tercantum.

"Kami harap memberi kemudahan kepada kawan pajak. Tidak perlu capek-capek mengecek lagi, sudah tersedia," kata Arman pada bulan lalu.

Fitur pengisian SPT secara prepopulated juga menghindarkan wajib pajak dari kesalahan-kesalahan yang bersifat manusiawi, seperti kehilangan/lupa bukti potong dan beragam kesalahan lainnya.

"Kami menghindari kesalahan-kesalahan yang bersifat manusiawi, semisal kalau kita mengandalkan dokumen tetapi dokumen hilang dan sebagainya pada saat mengisi SPT atau kelupaan," ujar Arman.

Sebagai informasi, DJP berencana untuk melakukan deployment coretax pada akhir tahun dan akan digunakan secara penuh dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pajak pada tahun depan. Sistem baru ini akan menggantikan sistem yang digunakan oleh DJP saat ini, SIDJP.

Seusai dirilis pada Desember 2024, DJP akan melaksanakan maintenance dan post implementation support terhadap coretax pada 2025. (sap)