Tekan Defisit APBN, Oposisi di Negara Ini Usulkan Pajak Kekayaan

PARIS, DDTCNews - Mayoritas anggota parlemen Prancis memberikan dukungan atas kebijakan pengenaan pajak kekayaan yang diusung oleh La France Insoumise (LFI), partai kiri yang menguasai 71 dari 577 kursi di parlemen.

Bila usulan tersebut benar-benar disetujui lewat pengambilan suara, orang kaya dengan aset di atas €1 miliar bakal diwajibkan membayar pajak kekayaan dengan tarif sebesar 2%.

"Pajak kekayaan sebesar 2% atas aset di atas €1 miliar akan menghasilkan tambahan penerimaan senilai €13 miliar," ujar anggota parlemen Prancis dari LFI Aurelien Le Coq, dikutip pada Minggu (27/10/2024).

Meski memperoleh dukungan dari LFI dan beberapa partai oposisi, usulan pengenaan pajak kekayaan ditolak oleh Renaissance Party selaku partai petahana dan pemerintah Prancis.

Menteri Anggaran Prancis Laurent Saint-Martin menilai pajak kekayaan bukanlah instrumen yang efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Pajak kekayaan ialah instrumen terbaik untuk menakut-nakuti mereka yang berencana menanamkan modal di negara kita," kata Saint-Martin seperti dilansir euronews.com.

Sebagai informasi, Prancis pernah menerapkan pajak atas kekayaan bersih bernama impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pada 1988 hingga 2017.

Namun, sejak 2018, Prancis di bawah pemerintahan Presiden Emmanuel Macron resmi menghentikan pemungutan ISF dan menggantikannya dengan pajak properti bernama impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Sebagai informasi, Prancis saat ini sedang menyusun beragam kebijakan pajak baru dalam rangka menekan defisit anggaran. Defisit anggaran ditargetkan turun ke 3% dari PDB pada 2029 sejalan dengan Stability and Growth Pact (SGP) yang disepakati negara-negara anggota Uni Eropa. (rig)