KOTA PEKANBARU

Target Penerimaan Naik, Pemkot Bakal Optimalkan PBB dan Pajak Reklame

Dian Kurniati | Minggu, 27 Oktober 2024 | 08:30 WIB
Target Penerimaan Naik, Pemkot Bakal Optimalkan PBB dan Pajak Reklame

Ilustrasi.

PEKANBARU, DDTCNews – Pemkot Pekanbaru, Riau menaikkan target penerimaan pajak daerah 2024 sebesar 0,6% dari Rp845 miliar menjadi Rp850 miliar.

Kepala Bapenda Kota Pekanbaru Alek Kurniawan mengatakan masih ada beberapa pos pajak daerah yang dapat dioptimalkan tahun ini. Dia pun optimistis target penerimaan pajak akan tercapai pada akhir tahun.

"Kami juga terus berusaha menggali potensi-potensi baru supaya pendapatan asli daerah kita di sektor pajak bisa lebih baik lagi," katanya, dikutip pada Minggu (27/10/2024).

Baca Juga:
Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Alek menuturkan realisasi penerimaan pajak daerah sejauh ini mencapai Rp686 miliar atau 80,7% dari target Rp850 miliar. Oleh karena itu, Bapenda perlu mengejar penerimaan Rp164 miliar dalam 2 bulan yang tersisa pada tahun ini.

Dalam sisa tahun ini, Bapenda bakal menertibkan reklame yang habis masa tayang dan belum bayar pajak. Bapenda pun mengimbau pemilik tiang reklame yang habis masa izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk segera melakukan perpanjangan izin.

Bapenda juga akan mengoptimalkan penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) secara door to door. Dengan mekanisme ini, petugas Bapenda bakal mendatangi rumah wajib pajak untuk melakukan penagihan pajak yang belum dilunasi.

Baca Juga:
Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Dalam mendorong kepatuhan PBB, pemkot sebetulnya sempat memberikan pemutihan denda PBB hingga September 2024. Selain itu, jatuh tempo pembayaran PBB juga sudah direlaksasi dari semestinya 31 agustus 2024 menjadi 30 September 2024.

Di sisi lain, Bapenda juga berencana menurunkan tim untuk menginventarisasi kegiatan di hotel dan restoran setiap pekan. Melalui kegiatan ini, dia berharap penerimaan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas hotel dan makanan dan minuman dapat meningkat.

Alek menyebut optimalisasi pajak daerah tersebut sejalan dengan upaya pemkot untuk mempercepat pembangunan daerah. Jika penerimaan pajak daerah membaik, pemkot bakal memiliki kemampuan untuk merealisasi program pembangunan.

"Pendapatan asli daerah ini modal dasar kita untuk melakukan pembangunan," ujarnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Jumat, 24 Januari 2025 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

Jumat, 24 Januari 2025 | 15:30 WIB PROFIL PERPAJAKAN KONGO

Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif

Jumat, 24 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Hadiri Acara WEF, Trump Tawarkan Tarif Pajak 15 Persen untuk Investor