AMERIKA SERIKAT

Reformasi Pajak Trump Mulai Temui Titik Terang

Redaksi DDTCNews | Rabu, 18 Oktober 2017 | 16:52 WIB
Reformasi Pajak Trump Mulai Temui Titik Terang

WASHINGTON DC, DDTCNews – Partai Republik mendapatkan angin segar terkait rencana reformasi perpajakan Amerika Serikat (AS) yang diusung oleh Presiden Donald Trump, setelah mendapat dukungan dari dua anggota parlemen AS.

Dua anggota parlemen tersebut adalah Senator Lisa Murkowski dari Alaska dan Senator Susan Collins dari Maine. Keduanya sama-sama berasal dari Partai Republik. Murkowski mengatakan pada mulanya menolak reformasi pajak yang diusung oleh Trump, namun kini dia memilih untuk mendukung.

“Hanya saja ingin dipastikan terlebih dulu, bagaimana bentuk akhir dari rancangan undang-undang perpajakan tersebut,” tuturnya, Selasa (17/10).

Baca Juga:
Ekonomi Sulit, Anggota DPR Minta Kenaikan Tarif PPN Ditunda

Dukungan tersebut diharapkan akan membuat draf undang-undang yang baru dapat disetujui sebelum Januari 2018. Partai Republik sendiri dalam hal ini tidak mau kejadian gagal dicabutnya Obamacare pada pertengahan tahun ini, kembali terjadi pada rencana refromasi pajak.

Kini penolakan yang cukup besar pun mengemuka dikalangan legislatif AS. Penolakan itu didasarkan pada ancaman melebarnya defisit anggaran Amerika Serikat (AS) akibat aturan perpajakan nasional yang baru.

Adapun defisit anggaran Paman Sam selama ini telah menjadi isu yang paling sensitif di kubu legislatif AS, terutama dari Parta Demokrat. Pasalnya, selama ini Pemerintah AS cukup kesulitan untuk merealisasikan program barunya, lantaran terbentur risiko pelebaran defisit anggaran nasional.

Baca Juga:
Danai Program Pensiun, Negara Ini Bakal Naikkan Tarif PPN

Salah satu persoalan terbesar yang menjelaskan mengapa defisit anggaran menjadi isu krusial adalah Pemerintah AS telah terjebak dalam defisit anggaran tahunan sebesar US$550 miliar dan utang nasional melebihi US$20 triliun. Nilai utang tersebut terakumulasi dari defisit dan bunga utang masa lalu.

Apabila draft reformasi pajak AS telah direalisasikan, maka pendapatan nasional akan terpangkas secara tajam hingga US$6 triliun. Di sisi lain, tidak ada pemotongan belanja yang sepadan yang diusulkan untuk menambal kerugian akibat reformasi pajak tersebut.

Akibatnya seperti dilansir dalam unionleader.com, pemangkasan tarif pajak yang diusulkan Trump berpeluang besar memperbesar defisit dan menambah utang.*


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 26 Oktober 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ekonomi Sulit, Anggota DPR Minta Kenaikan Tarif PPN Ditunda

Kamis, 24 Oktober 2024 | 16:00 WIB SWISS

Danai Program Pensiun, Negara Ini Bakal Naikkan Tarif PPN

Kamis, 24 Oktober 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tarif PPN Mestinya Naik Jadi 12%, DPR Minta Tunggu Ekonomi Membaik

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

BERITA PILIHAN
Minggu, 27 Oktober 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Bisa Beli Iphone 16 Lewat Skema Barang Bawaan dan Kiriman

Minggu, 27 Oktober 2024 | 14:30 WIB RUU PERAMPASAN ASET

Ketua Komisi XIII Komitmen Rampungkan RUU Perampasan Aset

Minggu, 27 Oktober 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Kantor Bea Cukai Kunjungi Perusahaan untuk Jelaskan soal Rekordasi HKI

Minggu, 27 Oktober 2024 | 13:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Di Retreat Kabinet, Sri Mulyani Beri Materi Soal Pengelolaan APBN

Minggu, 27 Oktober 2024 | 13:00 WIB PROVINSI BALI

DPRD Minta Target Setoran Pungutan Turis Dinaikkan Jadi Rp990 Miliar

Minggu, 27 Oktober 2024 | 12:30 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Ingatkan WP Bayar Pajak Kendaraan, Samsat Kirim Pesan via WA Blast

Minggu, 27 Oktober 2024 | 12:00 WIB FASILITAS KEPABEANAN

Perbaiki Mesin ke Luar Negeri, Barang Reimpor Bisakah Bebas Bea Masuk?

Minggu, 27 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Aspek Perpajakan atas Hadiah Undian

Minggu, 27 Oktober 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Utang Jatuh Tempo 2025 Tembus Rp800 Triliun, DPR Minta Ini ke Prabowo