Ekonomi Sedang Sulit, UMKM Malaysia Minta Tak Ada Pengenaan Pajak Baru

KUALA LUMPUR, DDTCNews - Asosiasi Usaha Kecil dan Menengah Malaysia (SAMENTA) meminta pemerintah tidak memberlakukan jenis pajak baru dalam APBN 2025 karena dikhawatirkan mengurangi daya saing UMKM di tengah situasi ekonomi yang sedang sulit.

Presiden SAMENTA Datuk William Ng mengatakan pemerintah saat ini seharusnya fokus membantu UMKM meningkatkan produktivitas dan memanfaatkan berbagai perkembangan teknologi di tengah ekonomi global yang terus berkembang.

"Kami berharap kekhawatiran UMKM akan diantisipasi dalam APBN 2025," katanya, dikutip pada Rabu (16/10/2024).

Pemerintah sebelumnya memberikan sinyal untuk melaksanakan berbagai kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara, termasuk pengenaan pajak baru. Salah satunya ialah memungut pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Selain itu, pemerintah juga berencana meningkatkan tarif cukai minuman bergula dalam kemasan untuk mengurangi prevalensi diabetes sekaligus meningkatkan penerimaan.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang Melayu Malaysia cabang Kelantan Wan Zulkifli Wan Abdullah berharap pemerintah memberikan tambahan insentif untuk UMKM.

Insentif ini utamanya dapat diberikan kepada UMKM yang memenuhi prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG).

Menurutnya, pemberian insentif pajak akan membantu pelaku usaha yang baru memulai bisnis, berada dalam fase pertumbuhan, atau masih berjuang untuk pulih dari pandemi Covid-19.

"Kami berharap pemerintah bisa memberikan lebih banyak insentif dalam infrastruktur digital seperti internet berkecepatan tinggi dan akses ke teknologi," ujarnya seperti dilansir thesun.my.

Zulkifli menyebut pemerintah juga perlu melindungi UMKM lokal yang membayar pajak dengan mengatur masuknya pedagang asing dari negara-negara seperti Bangladesh, Pakistan, dan Kamboja.

Menurutnya, para pedagang asing tersebut kebanyakan menjalankan usaha pangkas rambut, toko kelontong, dan kios buah dan tidak membayar pajak kepada negara.

Di sisi lain, Zulkifli juga berharap pemerintah segera menerapkan kembali pajak barang dan jasa (goods and services tax/GST) untuk menggantikan pajak konsumsi yang berlaku saat ini, pajak penjualan dan jasa (sales and service tax/SST).

Menurutnya, penerapan GST akan meningkatkan penerimaan negara sehingga sehingga dapat memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. (rig)