KABINET MERAH PUTIH

Di Retreat Kabinet, Sri Mulyani Beri Materi Soal Pengelolaan APBN

Dian Kurniati | Minggu, 27 Oktober 2024 | 13:30 WIB
Di Retreat Kabinet, Sri Mulyani Beri Materi Soal Pengelolaan APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani berjalan memasuki Akademi Militer untuk mengikuti kegiatan rapat kerja bersama Presiden Prabowo Subianto dan retret Kabinet Merah Putih 2024-2029 di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis (24/10/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/YU

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut memberikan materi terkait dengan APBN 2024 dan APBN 2025 pada kegiatan Retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan akan proaktif membantu menteri, wakil menteri, serta kepala lembaga untuk melaksanakan program-program yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

"Kami melakukan langkah antisipatif dan proaktif, terutama mendukung anggota Kabinet Merah Putih yang baru pertama memimpin kementerian atau lembaga pemerintah," katanya melalui Instagram, dikutip pada Minggu (27/10/2024).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Selama kegiatan retreat, lanjut Sri Mulyani, banyak pembahasan pembekalan yang berkaitan dengan Keuangan negara dan APBN. Materi mengenai APBN 2024 dan APBN 2025 pun disampaikannya pada hari ketiga retreat.

Menkeu juga banyak mendiskusikan kembali seluruh materi pembekalan bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu. Adapun Wakil Menteri Thomas Djiwandono tidak mengikuti retreat karena sedang menghadiri pertemuan G-20 di Washington DC, AS.

"Perlu penyesuaian dan pemahaman sehingga dapat bekerja lancar dan baik sesuai prioritas Presiden Prabowo," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Dalam sidang kabinet paripurna perdananya, Prabowo meminta perencanaan dan penganggaran serta kebijakan dan aturan harus dibuat teliti dan tepat sesuai dengan prioritas dan fokus pembangunan. Dia meminta manfaat dari pengelolaan APBN harus dapat dirasakan rakyat.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan tengah melakukan restrukturisasi terhadap Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA KL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk sisa tahun anggaran 2024 dan tahun anggaran 2025.

Restrukturisasi RKA KL dan DIPA diperlukan untuk mengakomodasi perubahan dan penambahan kementerian/lembaga sehingga program yang diusung pemerintahan Prabowo dapat segera berjalan. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra