Subsidi Upah Rp1,2 Juta untuk Warga Wilayah PPKM Level 3 dan 4

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah kembali menyiapkan skema bantuan subsidi upah untuk para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19 dan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan subsidi upah akan menyasar pekerja yang berada di wilayah PPKM Level 3 dan 4. Menurutnya, pemerintah telah menganggarkan Rp8,8 triliun untuk bantuan tersebut.

"Bantuan subsidi upah diberikan kepada pekerja yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dan ini untuk [PPKM] Level 3 dan 4," katanya, dikutip pada Senin (26/7/2021).

Airlangga mengatakan pengalokasian bantuan subsidi upah masuk dalam penambahan anggaran program Kartu Prakerja senilai Rp10 triliun. Dari angka tersebut, Rp8,8 triliun digunakan untuk subsidi upah sedangkan sisanya Rp1,2 triliun untuk menambah peserta Kartu Prakerja.

Pada subsidi upah, nominal bantuan yang akan diberikan yakni Rp600.000 per bulan selama 2 bulan sehingga totalnya Rp1,2 juta. Seperti tahun lalu, menurut Airlangga, syarat utama penerima subsidi upah adalah warga negara Indonesia dan menjadi anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

Selain subsidi upah, pemerintah juga akan menambah pencairan bantuan sosial (bansos) selama perpanjangan PPKM, terutama yang menerapkan PPKM Level 4.

Salah satunya adalah penambahan bantuan kartu sembako senilai Rp200.000 selama 2 bulan kepada para penerima program kartu keluarga harapan (PKH) sebanyak 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Kemudian, pemerintah memberikan bansos kartu sembako PPKM kepada 5,9 juta KPM yang merupakan usulan pemerintah daerah. Nilainya juga Rp200.000 per bulan selama 6 bulan.

Ada pula perpanjangan bansos tunai untuk 2 bulan, yakni pada Mei dan Juni 2021, yang disalurkan pada Juli 2021. Nominalnya senilai Rp6,14 triliun untuk 10 juta KPM.

Pemerintah juga menyalurkan bantuan beras 10 kilogram kepada 28,8 juta KPM. Pada tahap pertama, bantuan akan disalurkan kepada 20 juta KPM. Pada tahap kedua menyusul untuk 8,8 juta KPM.

Airlangga juga menyebut adanya perpanjangan pemberian subsidi kuota internet selama 3 bulan mulai Agustus sampai dengan Desember 2021. Bantuan itu diberikan kepada 38,1 juta penerima dengan anggaran Rp5,4 triliun.

Perpanjangan juga diberikan untuk bantuan diskon listrik selama 3 bulan mulai Oktober sampai dengan Desember 2021. Anggarannya senilai Rp1,91 triliun untuk 32,6 juta pelanggan.

Bagi pelaku usaha, ada keringanan biaya abonemen 3 bulan, mulai Oktober sampai dengan Desember 2021 untuk 1,14 juta pelanggan. Anggaran yang disiapkan yakni Rp420 miliar.

Penyaluran bantuan produktif usaha mikro akan ditambahkan untuk 3 juta penerima senilai Rp1,2 juta. Bantuan serupa juga akan diberikan kepada pengusaha warung dan pedagang kaki lima.

Kemudian, ada insentif fiskal berupa pajak pertambahan nilai (PPN) atas sewa toko di mal ditanggung pemerintah (DTP). Saat ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah menyiapkan payung hukum pemberian insentif tersebut.

"Akan diberikan bantuan juga untuk dunia usaha yaitu untuk sewa toko di pusat perbelanjaan atau mal akan diberlakukan fiskal berupa PPN DTP untuk masa pajak Juni sampai dengan Agustus 2021," ujarnya.

Dia menambahkan insentif serupa juga tengah digodok untuk sektor transportasi dan pariwisata terutama hotel, restoran, dan kafe (horeka). Simak ‘PPKM Diperpanjang, Pemerintah Tanggung 3 Bulan PPN Sewa Toko di Mal’. (kaw)