Jokowi Bantah Wacana Pemberian Bansos untuk Pelaku Judi Online

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah adanya wacana pemberian bantuan sosial (bansos) bagi korban atau pelaku judi online.

Presiden Jokowi memang membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Daring yang salah satu kewenangannya adalah menyusun strategi pemberantasan judi online. Namun, dia menegaskan bahwa pemberian bansos bagi pelaku judi online tidak masuk dalam rencana strategis pemerintah.

"Enggak ada," kata Jokowi singkat saat ditanya awak media, Rabu (19/6/2024).

Wacana ini sebenarnya muncul dari pemerintah, yakni melalui Satgas Pemberantasan Perjudian Daring. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang juga menjabat sebagai wakil ketua satgas, sempat meluruskan bahwa penerima bansos bukanlah pelakunya tetapi keluarga pelaku judi online yang dinilai menjadi korban.

"Perlu dipahami ya, jangan dipotong. Kalau pelaku sudah jelas harus ditindak secara hukum karena itu pidana. Yang menerima bansos itu anggota keluarga seperti anak, istri, atau suami," katanya setelah Shalat Idul Adha di halaman Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Muhadjir mengungkapkan gagasan pemberian bansos bagi keluarga korban judi online itu merupakan salah satu poin yang diusulkan Kemenko PMK dalam persiapan pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian Online.

Secara umum, satgas judi online memiliki 3 tugas. Pertama, mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum atas judi online secara efektif dan efisien. Kedua, meningkatkan koordinasi antarkementerian dan lembaga (K/L) dan kerja luar negeri guna melaksanakan pencegahan dan penegakan hukum.

Ketiga, menyelaraskan dan menetapkan pelaksanaan kebijakan strategis serta merumuskan rekomendasi dalam mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum judi online.

Jokowi menunjuk Menko Polhukam Hadi Tjahjanto sebagai ketua satgas, sedangkan Menkominfo Budi Arie Setiadi ditunjuk sebagai ketua harian bidang pencegahan. Adapun Kapolri Listyo Sigit Prabowo ditunjuk sebagai ketua harian bidang penegakan hukum. (sap)