BANTUAN SOSIAL

Agustus Ini, Pemerintah Salurkan Lagi Bantuan Beras 10 Kg Per Keluarga

Muhamad Wildan | Kamis, 08 Agustus 2024 | 10:30 WIB
Agustus Ini, Pemerintah Salurkan Lagi Bantuan Beras 10 Kg Per Keluarga

Petugas merekam data warga penerima manfaat saat penyaluran bantuan pangan tahap tiga di Gudang Bulog Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Kamis (1/8/2024). ANTARA FOTO/Auliya Rahman/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah resmi memulai penyaluran bantuan pangan beras tahap ketiga pada bulan ini.

Dalam rangka memastikan bantuan pangan diterima oleh mereka yang berhak, Badan Pangan Nasional (Bapanas) melakukan verifikasi dan validasi data kelompok penerima manfaat (KPM). Pasalnya, terdapat KPM yang berubah status sosial ekonomi atau berpindah tempat tinggal.

"Verifikasi dan validasi data dilakukan secara berjenjang, di tingkat pusat Bapanas berkoordinasi dengan Kemenko PMK sebagai walidata KPM, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Bulog bersama-sama dengan unsur perangkat daerah," ujar Deputi Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, dikutip Kamis (8/8/2024).

Baca Juga:
Selama 6 Bulan, 16 Juta Keluarga Bakal Terima Bantuan Pangan Beras

Bantuan pangan tahap ketiga tercatat sudah mulai disalurkan pada 1 Agustus di beberapa daerah yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi data KPM. Menurut Perum Bulog, provinsi yang data KPM-nya sudah terverifikasi antara lain Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, DIY, Maluku, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah dan Riau.

"Provinsi-provinsi lainya akan segera menyusul mendapatkan bantuan pangan dalam satu dua hari ke depan," ujar Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krishnamurti.

Sesuai yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), bantuan pangan tahap ketiga akan disalurkan kepada 22 juta KPM pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024. Masing-masing KPM berhak menerima beras sebanyak 10 kilogram setiap bulannya.

Baca Juga:
Muhaimin: Masyarakat Bisa Usul dan Sanggah soal Data Penerima Bansos

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan program ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang paling rentan sekaligus mengendalikan inflasi nasional.

"Dengan penyaluran bantuan pangan beras ini, pemerintah berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan dasar masyarakat, sekaligus mendorong upaya pengentasan kemiskinan, penanganan kerawanan pangan dan gizi, serta pengendalian gejolak harga pangan dan inflasi," kata Arief. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 05 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Selama 6 Bulan, 16 Juta Keluarga Bakal Terima Bantuan Pangan Beras

Minggu, 05 Januari 2025 | 12:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Muhaimin: Masyarakat Bisa Usul dan Sanggah soal Data Penerima Bansos

Selasa, 31 Desember 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Investor Diminta Segera Lapor LKPM Kuartal IV/2024, Ini Kata BKPM

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan