Anies: Bansos dari Pajak, Tidak Boleh Diklaim Pribadi

JAKARTA, DDTCNews - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan bantuan sosial (bansos) seyogianya dipahami sebagai bantuan yang disalurkan oleh pemerintah yang didanai menggunakan uang pajak.

Dengan demikian, figur atau pihak tertentu tidak boleh mengeklaim pemberian bansos yang notabene didanai uang pajak sebagai bantuan dari kocek pribadinya sendiri.

"Bansos dibeli menggunakan uang pajak. Uang pajak itu didapat dari rakyat Indonesia. Bansos itu dari rakyat yang sudah bisa membayar pajak kepada mereka yang belum sejahtera. Jangan pernah bansos itu diklaim sebagai bantuan pribadi," ujar Anies, dikutip Kamis (4/1/2024).

Anies pun menerangkan uang pajak sesungguhnya adalah uang rakyat yang dititipkan kepada negara untuk menyejahterakan masyarakat yang belum mampu, salah satunya melalui bansos. Dengan demikian, tidaklah etis bila ada figur pemerintahan yang mengeklaim bantuan tersebut sebagai bantuan pribadi.

"Itu tidak etis dan itu salah. Oleh karena itulah, kita harus luruskan. Bansos adalah uang negara dari pajak rakyat, bukan dari satu orang, dan itu adalah untuk menghidupi saudara-saudara kita yang belum mampu," ujar Anies.

Untuk diketahui, pemerintah kali ini banyak memberikan bansos kepada masyarakat menjelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Contoh, pemerintah telah memberikan bantuan pangan beras sebanyak 10 kilogram per bulan kepada 21 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada September hingga Desember 2023.

Baru-baru ini pemerintah pun mengumumkan bakal melanjutkan pemberian bantuan beras hingga Juni 2024 dengan dalih untuk memberikan perlindungan kepada keluarga rentan di tengah kenaikan harga beras pada beberapa bulan terakhir.

Pemerintah juga telah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino senilai Rp400.000 per KPM kepada 18,8 juta KPM. Bantuan diberikan pada November dan Desember 2023. (sap)