Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan menargetkan penyusunan roadmap peningkatan rasio perpajakan (tax ratio) rampung pada kuartal I/2025. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan utama media nasional pada hari ini, Jumat (15/11/2024).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan roadmap peningkatan tax ratio akan disusun untuk periode 5 tahun mendatang. Rencananya, roadmap tersebut akan diserahkan kepada DPR pada kuartal I/2025.
"Untuk program yang terukur untuk pencapaian tax ratio 5 tahun ke depan, kami akan sampaikan nanti di kuartal I/2025," katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Anggito Abimanyu menjelaskan Kemenkeu memerlukan waktu untuk memutakhirkan proyeksi tax ratio di tengah perubahan geopolitik dan outlook ekonomi global. Selain itu, para menteri baru di Kabinet Merah Putih juga memiliki kebijakan yang berbeda-beda.
Dia menyebut roadmap yang dirancang akan membedah setiap faktor yang memengaruhi tax ratio di Indonesia antara lain mengenai basis pajak, tax buoyancy, serta dampak reformasi perpajakan seperti implementasi coretax administration system.
Setelah itu, Kemenkeu akan memasukkan langkah-langkah strategis dalam mencari sumber-sumber penerimaan pajak baru, terutama pada kegiatan ekonomi yang belum tercatat, baik itu ekonomi bawah tanah (underground economy) maupun ekonomi bayangan (shadow economy).
"Kami akan coba membuat roadmap yang lebih utuh, dengan memutakhirkan apa yang sudah ada di dalam sebelumnya," ujar Anggito.
Selain penyusunan roadmap tax ratio, ada pula ulasan mengenai kewajiban melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi bagi pembayar PPh atas dividen dari dalam negeri. Lalu, ada juga bahasan mengenai profesi konsultan pajak, PMK 81/2024, dan lain sebagainya.
Pernyataan mengenai roadmap tax ratio Indonesia sempat disampaikan oleh Anggota Komisi XI Andreas Eddy Susetyo. Dia menyatakan Kemenkeu perlu menyusun roadmap tax ratio beserta tax buoyancy guna mengukur elastisitas penerimaan pajak terhadap pertumbuhan PDB nominal.
Penyusunan roadmap tax ratio juga sempat masuk dalam kesimpulan Panja Penerimaan Negara dalam pembahasan APBN 2025. Panja juga meminta pemerintah melaporkan seberapa besar pengaruh fluktuasi harga komoditas terhadap penerimaan negara.
Senada, Wakil Ketua Komisi XI Dolfie OFP memandang pemerintah perlu menyiapkan dokumen yang menjabarkan tahapan-tahapan yang perlu dilalui untuk mencapai target tax ratio sebagaimana ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto. (DDTCNews)
Wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang melakukan pembayaran PPh atas dividen dari dalam negeri kini wajib menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 373 ayat (3) PMK 81/2024.
Kewajiban tersebut terkait dengan WPOP yang menerima dividen dari dalam negeri, tetapi tidak memenuhi ketentuan pengecualian PPh atas dividen. Adapun dividen yang tidak memenuhi ketentuan pengecualian itu terutang PPh dengan tarif 10%.
Berdasarkan peraturan sebelumnya, yaitu PMK 18/2021, WPOP yang melakukan pembayaran PPh atas dividen tidak wajib menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi. Sebab, WPOP yang telah mendapat validasi NTPN dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)
Kemenkeu mengatakan jumlah pelaku profesi keuangan, termasuk konsultan pajak, masih perlu ditingkatkan.
Sekjen Kemenkeu Heru Pambudi mengatakan saat ini hanya ada sekitar 7.390 konsultan pajak yang terdaftar di Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK). Jumlah tersebut sangat timpang ketimbang jumlah wajib pajak.
"Untuk konsultan pajak, sekarang ini kita punya 7.390 konsultan pajak. Kalau dibandingkan dengan wajib pajak badan yang wajib audit ini jumlah 5,4 juta wajib pajak. Rasionya adalah 1 berbanding 735," ujar Heru. (DDTCNews)
Pemerintah memberikan sinyal kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada tahun depan mengingat sudah dibahas sejak jauh-jauh hari dan tercantum dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hal terpenting yang perlu dilakukan pemerintah selanjutnya ialah mempersiapkan implementasi kebijakan tersebut.
"Kami sudah membahas bersama Bapak/Ibu sekalian, lalu sudah ada undang-undangnya. Kita perlu menyiapkan agar itu bisa dijalankan, tetapi dengan penjelasan yang baik," katanya saat rapat bersama Komisi XI. (DDTCNews/Kontan/Kompas)
Kemenkeu berencana melaksanakan reformasi organisasi sebagai bagian dari optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah berupaya memperbaiki tata kelola PNBP di Indonesia. Menurutnya, reformasi organisasi untuk optimalisasi PNBP juga telah disinggung sejak pembahasan UU PNBP.
"Ini juga bagian dari reform institutional yang terjadi di Kemenkeu. Waktu dahulu membuat UU PNBP, kami membicarakan ini sangat intensif, bagaimana konstruksinya," katanya. (DDTCNews)
Ditjen Pajak (DJP) resmi meluncurkan template XML dan converter dari excel ke XML.
Ketika coretax administration system resmi digunakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban pajak pada tahun depan, wajib pajak harus menggunakan file berformat XML.
"Coretax mengadopsi skema impor yang berbeda dari sistem sebelumnya. Format data yang dipakai dalam impor ke coretax nantinya adalah format file XML," tulis DJP pada laman resminya. (DDTCNews)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
