WP Tak Pakai Hak Hadir untuk Bahas Keberatan, Bisa Sampaikan Surat Ini

JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak yang tidak menggunakan hak hadir untuk memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya dapat memberikan Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (4) PMK 118/2024. Sesuai dengan ketentuan, wajib pajak diberikan hak hadir untuk memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya. Hak tersebut diberikan sebelum dirjen pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Apabila wajib pajak tidak menggunakan hak hadir tersebut maka dapat memberikan Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan. Adapun surat tanggapan tersebut sebelumnya dikirimkan sebagai lampiran dari Surat Pemberitahuan untuk Hadir.

“Dalam hal wajib pajak tidak menggunakan hak untuk hadir…, wajib pajak dapat memberikan surat tanggapan hasil penelitian keberatan,” bunyi Pasal 16 ayat (4) PMK 118/2024, dikutip pada Rabu (22/1/2025).

Berdasarkan Pasal 16 ayat (5) PMK 118/2024, wajib pajak harus menyampaikan Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan tersebut maksimal 10 hari kerja sejak tanggal Surat Pemberitahuan untuk Hadir (SPUH) dikirim.

Dalam hal wajib pajak tidak menggunakan hak untuk hadir maka dirjen pajak akan membuat berita acara ketidakhadiran. Atas ketidakhadiran wajib pajak tersebut, proses keberatan pun tetap diselesaikan tanpa menunggu kehadiran wajib pajak.

Sebagai informasi, SPUH yang disampaikan kepada wajib pajak juga dilampiri dengan pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan. Pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan tersebut tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

PMK 118/2024 pun telah memberikan contoh format SPUH, pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan, surat tanggapan hasil penelitian, berita acara kehadiran, dan berita acara ketidakhadiran, pada lampiran huruf B.

Apabila disandingkan dengan PMK terdahulu, ketentuan penyampaian Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan bagi wajib pajak yang tidak menggunakan hak hadir belum disebutkan dalam pasal-pasal PMK 9/2013 s.t.d.d PMK 202/2015.

Kendati demikian, contoh format SPUH dalam Lampiran IX PMK 9/2013 telah menyebutkan bahwa “Wajib pajak diberi kesempatan untuk menanggapi secara tertulis sesuai formulir terlampir disertai buku, catatan, data, atau informasi yang mendukung uraian dalam tanggapan tertulis tersebut dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja setelah tanggal SPUH dikirim.”

Adapun formulir yang terlampir dalam SPUH berdasarkan PMK 9/2013 tersebut di antaranya adalah surat tanggapan hasil penelitian keberatan. PMK 9/2013 pun telah mencantumkan berita acara ketidakhadiran wajib pajak, tetapi memberikan keterangan tertulis. (sap)