Prabowo Alokasikan Anggaran Rp48,8 Triliun untuk IKN pada 2025 - 2029

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah akan mengalokasikan anggaran senilai Rp48,8 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara pada 2025 hingga 2029.

Alokasi anggaran pembangunan IKN era Presiden Prabowo Subianto tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan anggaran pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencapai Rp89 triliun pada 2022 hingga 2024.

"Pada tahap awal, 2022 - 2024, APBN telah menginvestasikan Rp89 triliun untuk jalan tol, 47 tower hunian, air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, kantor sekretariat, sarana peribadatan," kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, dikutip pada Rabu (22/1/2025).

Meski anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN cenderung turun, lanjut Basuki, terdapat proyek senilai Rp60,93 triliun di IKN yang didanai melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

"Sudah kami proses sampai dengan feasibility study yaitu untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak, kemudian juga untuk 6 proyek KPBU lagi untuk pembangunan jalan dan multi utility tunnel sepanjang 138,6 km di KIPP. Ini yang dikerjakan baru sebagian, akan kami lanjutkan yang baru dengan KPBU," ujar Basuki.

Perlu diketahui, anggaran senilai Rp48,8 triliun dialokasikan khusus untuk menyelesaikan kompleks perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif serta mengelola sarana dan prasarana IKN yang sudah selesai. Harapannya, pemerintah bisa memindahkan ibu kota politik dari Jakarta ke IKN paling lambat pada 2028.

"Beliau [Presiden Prabowo Subianto] mempunyai target pada 2028 sudah menjadi ibu kota politik. Kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif dan legislatif, kantor-kantor dan huniannya," ujar Basuki.

Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuturkan pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif diperlukan untuk mendukung terlaksananya pemerintahan.

"Harapan Pak Presiden adalah fokus dulu di sana. Kalau semua sudah berdiri ketiga fungsi tadi [eksekutif, legislatif, yudikatif] maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas politik, baik yang harian maupun strategis," tuturnya. (rig)