APARATUR SIPIL NEGARA

Sri Mulyani Mohon Dukungan untuk 'Bersih-Bersih' Kemenkeu

Dian Kurniati | Jumat, 03 Maret 2023 | 16:15 WIB
Sri Mulyani Mohon Dukungan untuk 'Bersih-Bersih' Kemenkeu

Laode Muhammad Syarif dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan). (foto: Instagram @smindrawati)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tengah melakukan perbaikan integritas di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) seusai kabar dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pegawainya.

Sri Mulyani mengatakan musibah tersebut menjadi momentum untuk pembersihan dan perbaikan Kemenkeu. Dia pun mengapresiasi kelompok masyarakat yang tergabung dalam pegiat antikorupsi dalam mendukung upayanya memperkuat integritas Kemenkeu.

"Musibah ini menjadi momentum pembersihan dan perbaikan @kemenkeuri. Kami terus membenahi dan membersihkan yang kotor," katanya melalui Instagram @smindrawati, Jumat (3/3/2023).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Sri Mulyani menuturkan telah memperoleh banyak masukan mengenai langkah perbaikan dan koreksi yang harus dilakukan Kemenkeu dalam menyikapi persoalan tersebut.

Perbaikan yang perlu dilaksanakan mulai dari aspek nilai, filosofi, sampai dengan ketentuan spesifik mengenai perbaikan aturan yang memberikan kewenangan diskresi sehingga tidak disalahgunakan menjadi korupsi.

Perbaikan juga perlu difokuskan pada penanganan terjadinya suap, penguatan pengawasan pegawai, serta deteksi dini risiko dan fraud. Dalam hal ini, langkah yang harus dilakukan yakni menganalisis laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Sri Mulyani mengundang sejumlah pegiat antikorupsi untuk membahas upaya penguatan integritas Kemenkeu. Beberapa tokoh yang hadir di antaranya 3 mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas, Amien Sunaryadi, dan Laode Muhammad Syarif.

Selain itu, menkeu juga turut mengundang sosiolog Imam Prasodjo, ahli hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar, serta Alissa Wahid. Menurutnya, dukungan dari para tokoh tersebut sangat berarti untuk memperkuat institusi Kemenkeu.

"Saya sangat berterima kasih atas masukan yang sangat baik," ujarnya. (rig)



Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja