Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Menurut OECD, Simak Detailnya

JAKARTA, DDTCNews - Dalam beberapa abad terakhir, kewajiban yang dipikul wajib pajak terus bertambah. Hal ini tidak terlepas dari makin kompleksnya sistem pajak, meningkatnya tuntutan pengungkapan pajak, serta perubahan yang dinamis dalam lanskap fiskal global.

Meski demikian, peningkatan kewajiban ini belum sepenuhnya diimbangi dengan pengakuan terhadap hak-hak wajib pajak. Padahal, keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan elemen penting untuk menciptakan sistem pajak yang adil dan berfungsi secara efektif.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah merumuskan sejumlah hak wajib pajak yang berlaku hampir di seluruh sistem pajak negara anggotanya. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan informasi, dibantu, dan didengar.
2. Hak untuk mengajukan banding.
3. Hak untuk tidak membayar pajak lebih daripada yang seharusnya
4. Hak atas kepastian hukum.
5. Hak atas kerahasiaan informasi

Selain hak, wajib pajak juga memiliki kewajiban dasar yang dirumuskan oleh OECD. Kewajiban tersebut sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk berperilaku jujur.
2. Kewajiban untuk bersifat kooperatif.
3. Kewajiban untuk memberikan informasi dan dokumen yang akurat secara tepat waktu.
4. Kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan.
5. Kewajiban membayar pajak tepat waktu.

OECD menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban wajib pajak. Tujuannya adalah untuk mendorong kepatuhan sukarela yang didasari pada kepercayaan serta hubungan yang lebih setara antara otoritas pajak dan wajib pajak.

Lantas, instrumen hukum seperti apakah yang tepat untuk merumuskan hak-hak wajib pajak? Apakah di dalam konstitusi atau di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan suatu negara?

Baca selengkapnya hanya di Lembaga Peradilan Pajak di Indonesia: Persoalan, Tantangan, dan Tinjauan di Beberapa Negara DDTC. (rig)