APARATUR SIPIL NEGARA

Pilot Project Manajemen Talenta ASN, 19 K/L dan 5 Pemda Ditunjuk

Redaksi DDTCNews | Jumat, 21 Mei 2021 | 17:17 WIB
Pilot Project Manajemen Talenta ASN, 19 K/L dan 5 Pemda Ditunjuk

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menunjuk 24 instansi pemerintah tingkat pusat dan daerah untuk menjadi proyek percontohan (pilot project) penilaian penerapan manajemen talenta ASN.

Asisten Deputi Manajemen Karier dan Talenta SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Aba Subagja mengatakan penerapan manajemen talenta ASN merupakan pelaksanaan PP No.11/2017 tentang Manajemen PNS. Pengelolaan SDM tersebut mengacu pada sistem meritokrasi.

"Pemilihan 24 instansi pemerintah ini sebagai permulaan untuk memperbaiki manajemen talenta di instansi tersebut dan kemudian untuk memiliki rencana suksesi," katanya, dikutip dari laman resmi KemenPAN-RB, Jumat (21/5/2021).

Baca Juga:
Puluhan Desa Belum Setor Pajak 2024, Fiskus Datangi Inspektorat Daerah

Aba menjelaskan manajemen talenta ASN pada prinsipnya sebagai upaya memperkuat sistem merit yang sudah dijalankan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dia menyebut proses penilaian manajemen talenta pada instansi pemerintah dilakukan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Menurutnya, terdapat 8 tahapan penilaian terhadap sistem manajemen talenta ASN pada 24 instansi pemerintah. Tahapan tersebut dimulai dari penetapan kategori indeks sistem merit.

Kemudian, berlanjut pada uji lapangan terkait penerapan manajemen talenta ASN. Rangkaian tahapan tersebut kemudian bermuara pada proses bisnis monitoring dan evaluasi penerapan manajemen talenta ASN.

Baca Juga:
Jelang Natal, Pegawai DJP Diminta Tidak Terima Gratifikasi

"Manajemen talenta ASN menjadi jantung dari sistem merit sehingga kalau instansi pemerintah sudah menjalankan manajemen talenta ASN dengan baik, seharusnya sistem meritnya pun bagus," ujarnya.

Sistem penilaian manajemen talenta ASN terbagi dalam 5 rentang penilaian. Hasil penilaian paling bawah adalah predikat dasar dengan poin 0-5. Selanjutnya, predikat lanjutan (5,01-20), predikat menengah (20,01-60), predikat tinggi (60,01-80), dan predikat maju (80,01-100).

"Melalui langkah-langkah dalam penilaian manajemen talenta ASN ini ditujukan untuk mendapatkan hasil yang adil, transparan, objektif, dan berbasis pada kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah serta mendapatkan sumber daya manusia yang tepat untuk mengisi suatu posisi," ungkapnya.

Adapun 24 instansi pemerintah yang menjadi pilot project penilaian penerapan manajemen talenta ASN terdiri atas 19 kementerian/lembaga dan 5 pemerintah daerah. Berikut daftarnya:

  1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  2. Kementerian Sekretariat Negara
  3. Kementerian Keuangan
  4. Kementerian Badan Usaha Badan Milik Negara (BUMN)
  5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
  6. Kementerian Kelautan dan Perikanan
  7. Kementerian Perindustrian
  8. Kementerian Hukum dan HAM
  9. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) (saat ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek)
  10. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
  11. Kementerian Dalam Negeri
  12. Kementerian Pertanian
  13. Kementerian PAN-RB
  14. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
  15. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
  16. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
  17. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
  18. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
  19. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
  20. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  21. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
  22. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
  23. Pemerintah Kota Bandung
  24. Pemerintah Kota Tangerang. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 14:30 WIB APARATUR SIPIL NEGARA

Jelang Natal, Pegawai DJP Diminta Tidak Terima Gratifikasi

Selasa, 24 Desember 2024 | 12:30 WIB KABUPATEN PURWOREJO

Ratusan ASN Nunggak PBB, Pemda Gencarkan Penagihan dan Siapkan Sanksi

Senin, 23 Desember 2024 | 18:00 WIB PMK 101/2024

PMK Baru, Menkeu Bisa Nilai Kesesuaian KUA-PPAS Pemda dengan KEM PPKF

BERITA PILIHAN
Kamis, 06 Februari 2025 | 14:03 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Apresiasi Penghematan Anggaran Prabowo, Dianggap ‘Reformasi APBN’

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI LAMPUNG

Segera Dilantik, Gubernur Diminta Langsung Bikin Pemutihan Pajak

Kamis, 06 Februari 2025 | 13:30 WIB PMK 81/2024

PPh Final PHTB Kini Harus Dilaporkan Lewat SPT Masa PPh Unifikasi

Kamis, 06 Februari 2025 | 13:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Simpanan Dana ASR oleh SKK Migas di 5 Bank BUMN Tembus Rp46 Triliun

Kamis, 06 Februari 2025 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Initial Memorandum OECD Rampung Maret 2025

Kamis, 06 Februari 2025 | 12:00 WIB KOTA TARAKAN

Banyak Pengusaha Tak Patuh, Setoran Pajak Sarang Burung Walet Rendah

Kamis, 06 Februari 2025 | 11:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Punya Cicilan Rumah atau KPR? Ingat, Harus Dimasukkan ke SPT Tahunan

Kamis, 06 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Tarif 9 Jenis Pajak Daerah yang Ditetapkan Pemkab Kutai Kartanegara

Kamis, 06 Februari 2025 | 10:30 WIB BELGIA

Uni Eropa Siapkan Retaliasi atas Kebijakan Bea Masuk Trump

Kamis, 06 Februari 2025 | 10:29 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

100 Hari Prabowo, Sri Mulyani Sebut Bea Cukai Lakukan 6.187 Penindakan