PMK Baru, Menkeu Bisa Nilai Kesesuaian KUA-PPAS Pemda dengan KEM PPKF

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan berwenang menilai kesesuaian rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) provinsi dengan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF).

Penilaian dilakukan menteri keuangan melalui Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 101/2024. Adapun penilaian tersebut dilakukan demi menyinergikan kebijakan fiskal nasional.

"Berdasarkan rancangan KUA dan rancangan PPAS provinsi…menteri melalui dirjen perimbangan keuangan berkoordinasi dengan menteri…dalam negeri melakukan penilaian kesesuaian atas rancangan KUA dan rancangan PPAS provinsi terhadap KEM PPKF," bunyi Pasal 5 ayat (1) PMK 101/2024, dikutip pada Senin (23/12/2024).

Penilaian dilakukan untuk menguji kesesuaian target kinerja makro, program prioritas, arah kebijakan fiskal, pemenuhan belanja wajib, dan aspek penilaian lainnya dalam rancangan KUA-PPAS provinsi dengan substansi dalam KEM PPKF tahun berkenaan.

Hasil penilaian atas kesesuaian rancangan KUA-PPAS provinsi dengan KEM-PPKF lalu dicantumkan dalam surat hasil penilaian yang ditandatangani oleh dirjen perimbangan keuangan atas nama menteri keuangan.

Mengenai kesesuaian rancangan KUA-PPAS kabupaten/kota dengan KEM-PPKF, rancangan KUA-PPAS dimaksud dinilai oleh gubernur selaku wakil pemerintah.

Penilaian dilakukan oleh gubernur bersama kepala kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) setempat dan menteri dalam negeri.

Penilaian tersebut dilakukan untuk menguji kesesuaian target kinerja makro, program prioritas, arah kebijakan fiskal, pemenuhan belanja wajib, dan aspek penilaian lainnya yang ada dalam rancangan KUA-PPAS kabupaten/kota dengan substansi dalam KEM-PPKF tahun berkenaan.

PMK 101/2024 telah diundangkan pada 19 Desember 2024 dan berlaku sejak tanggal diundangkan. Ketika PMK 101/2024 berlaku, hasil penilaian kesesuaian rancangan KUA-PPAS dengan KEM-PPKF sebelum berlakunya PMK 101/2024 dinyatakan tetap berlaku. (rig)