Pemerintah Pastikan Belum akan Ubah Besaran Iuran BPJS Kesehatan

JAKARTA, DDTCNews - Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum akan diubah meski pemerintah menerapkan kelas rawat inap standar (KRIS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) 59/2024.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah memang memiliki rencana untuk menyederhanakan struktur iuran BPJS Kesehatan. Namun, pemerintah tidak akan melakukannya dalam waktu dekat.

"Kita akan pakai dasar iuran yang ada sekarang. Jadi sampai 2024 tidak ada rencana untuk mengubah iuran premi BPJS," ujar Budi, dikutip pada Sabtu (18/5/2024).

Menurut Budi, BPJS Kesehatan selaku asuransi sosial seharusnya tidak memberlakukan iuran yang berbeda berdasarkan kelas seperti saat ini. Budi berpandangan hanya asuransi swasta yang boleh memberlakukan premi dengan besaran yang berbeda-beda berdasarkan kelas pelayanan.

"Ke depan iuran ini seharusnya menjadi satu, tetapi kami lakukan bertahap, karena yang namanya kelas-kelas itu bagusnya ditanggung asuransi swasta. BPJS sebagai asuransi sosial harus menanggung 280 juta rakyat Indonesia tanpa terkecuali dengan layanan minimalnya berapa," ujar Budi.

Untuk saat ini, besaran iuran BPJS Kesehatan yang berlaku bagi pekerja bukan penerima upah (PBPU) adalah senilai Rp42.000 per bulan untuk peserta kelas 3, Rp100.000 per bulan untuk peserta kelas 2, dan Rp150.000 per bulan untuk peserta kelas 1.

Ke depan, hanya salah satu dari 3 besaran iuran tersebut yang diberlakukan. "Sekarang kita sedang pertimbangkan iurannya pakai kelas yang mana. Sebenarnya sebentar lagi sudah final kok," kata Budi.

Untuk diketahui, Perpres 59/2024 mendefinisikan KRIS sebagai standar minimum pelayanan rawat inap yang diterima oleh peserta.

Kriteria fasilitas ruang perawatan pada layanan rawat inap berdasarkan KRIS terdiri atas komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi, ventilasi udara, pencahayaan ruangan, kelengkapan tempat tidur, nakas per tempat tidur, dan temperatur ruangan.

Selanjutnya, ruang rawat yang dibagi berdasarkan jenis kelamin, anak atau dewasa, serta penyakit infeksi atau noninfeksi; kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur; tirat/partisi antar tempat tidur; kamar mandi dalam ruangan rawat inap; kamar mandi memenuhi standar aksesibilitas; dan outlet oksigen.

KRIS diterapkan secara penuh oleh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat pada 30 Juni 2025. Penerapan KRIS nantinya akan dievaluasi oleh menteri kesehatan, BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan menteri keuangan.

Adapun hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar untuk menetapkan manfaat, tarif, dan iuran BPJS Kesehatan. (sap)