KEMENTERIAN KEUANGAN

Sri Mulyani Lantik Pejabat Eselon II Kemenkeu, Ini Daftar Lengkapnya

Dian Kurniati | Senin, 02 September 2024 | 22:00 WIB
Sri Mulyani Lantik Pejabat Eselon II Kemenkeu, Ini Daftar Lengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) dan Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komite IV DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024). Rapat tersebut membahas pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN TA 2024 yang difokuskan pada transfer ke daerah serta pembahasan RUU tentang APBN TA 2025. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik 49 pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon II dan pejabat noneselon setara pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan.

Sri Mulyani mengatakan pelantikan ini menjadi bagian dari rotasi, promosi, dan pengisian posisi yang kosong akibat purnatugas. Menurutnya, rotasi dan promosi pegawai juga dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

"Semuanya memiliki tugas yang sama, yaitu harus menjadi pemimpin di unit yang Anda akan kelola. Anda bukan sekedar pejabat, tetapi harus menjadi pemimpin di mana role model akan selalu dilihat oleh anak buahnya," katanya, Senin (2/9/2024).

Baca Juga:
Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Sri Mulyani mengatakan setiap pejabat Kemenkeu memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang tidak mudah. Di tengah perekonomian yang terus berubah, setiap pejabat Kemenkeu harus mampu menjaga keuangan negara dan APBN sebagai instrumen untuk melindungi perekonomian dan masyarakat.

Dalam menjalankan pengelolaan keuangan negara, dia pun menekankan perlunya transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas. Terlebih, di tengah dinamika demokrasi dan perubahan ekonomi global.

Selain itu, para pejabat juga diminta tetap fokus dalam memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan sumpah jabatan. Menurutnya, pejabat Kemenkeu dalam menjalankan tugas juga harus memiliki standar etika dan kompetensi yang tinggi.

Baca Juga:
Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

"Di masa di mana sosial media menjadi salah satu alat untuk masyarakat menyampaikan pandangannya, kita akan terus menerus 24 jam, 7 hari seminggu, dan terus menerus setiap bulan serta setiap tahun akan disorot," ujarnya.

Sri Mulyani kemudian turut mengingatkan pejabat yang dilantik hari ini segera beradaptasi dengan tugas yang baru. Pasalnya selain mengelola fiskal, para pejabat ini juga menjadi pemimpin pada unit masing-masing dengan mayoritas pegawai Kemenkeu berasal dari generasi muda.

Secara umum, terdapat 440 pejabat telah dilantik hari ini. Pejabat tersebut terdiri atas 49 pejabat eselon II dan 391 pejabat eselon III, IV, fungsional, serta unit noneselon di lingkungan Kemenkeu.

Baca Juga:
Isi Data Transaksi XML Faktur Pajak Digunggung, Tak Wajib Detail

Berikut ini daftar pejabat eselon II yang dilantik hari ini:

Sekretariat Jenderal
1. Abdul Azis Hady sebagai Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak
2. Deny Agung Pribadi sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik

Ditjen Pajak (DJP)
3. Max Darmawan sebagai Direktur Data dan Informasi Perpajakan
4. Anton Budhi Setiawan sebagai Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II
5. Arif Mahmudin Zuhri sebagai Kepala Kantor Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi
6. R. Dasto Ledyanto sebagai Kepala Kantor Kanwil DJP Jawa Barat II
7. Nurbaeti Munawaroh sebagai Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I
8. Etty Rachmiyanthi sebagai Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II
9. Darmawan sebagai Kepala Kanwil DJP Bali
10. Eureka Putra sebagai Kepala Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara

Baca Juga:
3 Skema Terbaru Pembuatan Kode Billing di Coretax DJP

Ditjen Bea dan Cukai (DJBC)
11. Susila Brata sebagai Direktur Teknis Kepabeanan
12. Priyono Triatmojo sebagai Direktur Keberatan, Banding, dan Peraturan
13. Muhamad Purwantoro sebagai Direktur Kepatuhan Internal
14. Rizal sebagai Direktur Penindakan dan Penyidikan
15. Sugeng Apriyanto sebagai Kepala Kanwil DJBC Sumatera Utara
16. Parjiya sebagai Kepala Kanwil DJBC Riau
17. Adhang Noegroho Adhi sebagai Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau
18. Agus Yulianto sebagai Kepala Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur
19. R. Fadjar Donny Tjahjadi sebagai Kepala Kanwil DJBC Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur
20. Zaky Firmansyah sebagai Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam

Ditjen Perbendaharaan
21. Arif Wibawa sebagai Sekretaris Ditjen Perbendaharaan
22. Muhdi sebagai Direktur Pengelola Kas Negara
23. Syaiful sebagai Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
24. Indra Soeparjanto sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara
25. Budiman sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau
26. Mohamad Irfan Surya Wardana sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu
27. Bayu Andy Prasetya sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah

Ditjen Kekayaan Negara (DJKN)
28. Nikodemus Sigit Rahardjo sebagai Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu
29. Arif Bintarto Yuwono sebagai Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta
30. Wibawa Pram Sihombing sebagai Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat
31. R. Ay. Indriasari Sundoro sebagai Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
32. Kristijanindyati Puspitasari sebagai Kepala Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku
33. Windraty Ariane Siallagan sebagai Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan

Baca Juga:
WP Keluhkan soal Penggunaan Coretax DJP, Begini Tanggapan Anggota DPR

Inspektorat Jenderal
34. Nur Achmad sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal
35. Jimmi Lapotulo sebagai Inspektur II

Badan Kebijakan Fiskal
36. Noor Faisal Achmad sebagai Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)
37. Ganti Lis Ariyadi sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum.

Baca Juga:
Capai Target 2024, Kanwil DJP Jakarta Barat Kumpulkan Rp64,7 Triliun

Pejabat pada unit organisasi noneselon Kemenkeu

Lembaga National Single Window (LNSW)
38. Mira Puspita Dewi sebagai Sekretaris LNSW
39. Galih Elham Setiawan sebagai Direktur Efisiensi Proses Bisnis

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
40. Finaldo sebagai Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi

Baca Juga:
Coretax System Terus Disempurnakan, Sri Mulyani Minta Dukungan WP

Pusat Investasi Pemerintah
41. Jadi Haposan Manurung sebagai Direktur Pengelolaan Aset Piutang

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
42. Ayom Widipaminto sebagai Direktur Fasilitas Riset

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
43. Normansyah Hidayat Syahruddin sebagai Direktur Penghimpunan Dana
44. Mohammad Alfansyah sebagai Direktur Penyaluran Dana

Baca Juga:
Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
45. Sholahudin Al Aiyub sebagai Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
46. Dwi Irianti Hadiningdyah sebagai Direktur Keuangan Syariah pada Unit Kerja Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Fungsional Ahli Utama
47. Arif Rahmanto sebagai Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

Jumat, 24 Januari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

Isi Data Transaksi XML Faktur Pajak Digunggung, Tak Wajib Detail

Jumat, 24 Januari 2025 | 11:30 WIB HARI PABEAN INTERNASIONAL 2025

Perkuat Kelancaran dan Keamanan Trafik Barang, DJBC Serukan Kolaborasi

BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Jumat, 24 Januari 2025 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

Jumat, 24 Januari 2025 | 15:30 WIB PROFIL PERPAJAKAN KONGO

Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif

Jumat, 24 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Hadiri Acara WEF, Trump Tawarkan Tarif Pajak 15 Persen untuk Investor