THAILAND

Kurangi Ketimpangan, Thailand Genjot Reformasi Pajak

Redaksi DDTCNews | Selasa, 06 Agustus 2019 | 18:06 WIB
Kurangi Ketimpangan, Thailand Genjot Reformasi Pajak

Menteri Keuangan Thailand Uttama Savanayana.

BANGKOK, DDTCNews – Thailand mulai menjalankan reformasi pajak untuk mendorong pembangunan dan membantu mengurangi ketimpangan pendapatan.

Menteri Keuangan Thailand Uttama Savanayana mengatakan pengeluaran besar pemerintah baru-baru ini diperuntukan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut juga penting untuk memperkuat daya saing Thailand dalam jangka panjang.

“Untuk mengejar ketertinggalan dengan kemajuan teknologi, investasi dalam infrastruktur digital juga diperlukan. Perlu diingat bahwa pemerintah tidak dapat menanggung semua biaya tersebut,” katanya, Selasa (6/8/2019).

Baca Juga:
Penduduk Mulai Menua, Thailand Kembali Dorong Reformasi Sistem Pajak

Uttama mengatakan reformasi pajak akan menjadi cara lain untuk menghimpun dana dari masyarakat. Dana tersebut untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan teknologi, dan mengurangi ketimpangan pendapatan.

Kantor Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy Office/FPO) berkoordinasi dengan Departemen Pendapatan dan Departemen Bea Cukai untuk mereformasi serta meningkatkan sistem pengumpulan penerimaan negara.

Rancangan undang-undang (RUU) pajak terkait e-commerce juga tengah ditinjau oleh badan legislatif. Pajak e-commerce akan segera menjadi salah satu langkah pemerintah Thailand untuk memperluas basis pajak mereka.

Baca Juga:
Transisi Pemerintahan Berjalan, DJP Fokus Amankan Penerimaan Pajak

Seperti dilansir vietnamplus.vn, Uttama menekankan harus ada keseimbangan antara upaya untuk memperoleh pendapatan yang cukup dari pajak, meningkatkan investasi, dan mematuhi prinsip-prinsip disiplin fiskal.

Penjagaan kondisi perekonomian di kalangan masyarakat menjadi upaya untuk menjaga perekonomian secara keseluruhan. Thailand juga akan memperluas Thailand Future Fund (TFF) untuk mendorong pembangunan. (MG-dnl/kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN