Kasus Covid Omicron Melonjak, Luhut: Tolong Jangan Dulu ke Luar Negeri

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengimbau masyarakat tidak ke luar negeri seiring dengan meningkatnya kasus Covid-19 varian Omicron dalam beberapa hari terakhir.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan saat ini terjadi tren peningkatan kasus Covid-19 varian Omicron yang kebanyakan 'dibawa' oleh pelaku perjalanan luar negeri. Menurutnya, imbauan tidak bepergian ke luar negeri berlaku setidaknya 2 hingga 3 pekan mendatang.

"Tolong, kalau bisa jangan dulu ke luar negeri dalam 2 atau 3 minggu ke depan ini, supaya mereda dulu di sana sehingga tidak perlu datang kemari bawa penyakit," katanya melalui konferensi video, Senin (10/1/2022).

Luhut mengatakan kebanyakan kasus Covid-19 dialami para pelaku perjalanan luar negeri yang telah kembali ke Indonesia. Hal itu juga menyebabkan kenaikan kasus aktif dan perawatan pasien di Jawa-Bali.

Hingga 9 Januari 2021, di Jakarta saja tercatat 300 kasus dari 393 kasus yang terjadi disebabkan pelaku perjalanan luar negeri. Sementara itu, data Kementerian Kesehatan mencatat penyebaran Covid-19 varian Omicron di Indonesia telah mencapai 414 kasus.

Penularan Covid-19 varian Omicron tersebut paling banyak berasal dari Turki dan Arab Saudi.

Luhut menjelaskan kepatuhan masyarakat untuk tidak bepergian ke luar negeri sangat penting untuk mencegah terjadinya gelombang baru penularan kasus Covid-19. Selain itu, pemerintah juga memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk untuk mencegah penambahan kasus Omicron.

Pada masyarakat yang terpaksa ke luar negeri, dia mengingatkan agar patuh menjalani karantina dan tidak meminta dispensasi.

"Walaupun tidak terlalu berbahaya, tapi kalau yang terkena ramai-ramai, berbahaya juga," ujarnya.

Saat ini, pemerintah mendorong pemda kembali memperkuat kegiatan testing, tracing, dan treatment untuk menekan penambahan kasus Omicron. Secara bersamaan, vaksinasi Covid-19 juga terus ditingkatkan.

Luhut menyebut masih ada 13,6 juta warga di Jawa-Bali yang belum memperoleh vaksin Covid-19. Menurutnya, percepatan vaksinasi akan dilakukan terutama di kabupaten/kota yang cakupan dosis pertama masih di bawah 50%. (sap)