Coretax Tetap Jalan, DJP Diberi Waktu hingga April untuk Perbaikan

JAKARTA, DDTCNews - Komisi XI DPR memberikan waktu hingga April 2025 kepada Ditjen Pajak (DJP) untuk melakukan perbaikan atas coretax administration system.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan parlemen saat ini memberikan kesempatan kepada DJP untuk melakukan perbaikan sehingga penerapan coretax system tidak mengganggu penerimaan negara.

"Kami beri kesempatan sampai SPT selesai. Jangan sampai penerimaan negara terganggu gara-gara sistem IT," katanya selepas rapat bersama Kemenkeu, Kamis (13/2/2025).

Sembari dilakukannya perbaikan, Komisi XI meminta DJP untuk menjalankan coretax system dan sistem legacy secara bersamaan. Hal ini diperlukan sehingga kualitas layanan perpajakan tidak terganggu.

"Kemenkeu ingin coretax ini tetap jalan. Oleh karena itu, kami kasih kesempatan mereka untuk menjalankan secara paralel antara sistem yang lama dan coretax," tuturnya.

Dalam hal terdapat layanan pajak yang belum diberikan secara optimal melalui coretax system, DJP dapat memberikan layanan pajak dimaksud melalui sistem legacy.

"Silakan ambil policy, itu kami berikan ruang. Pesan kami cukup kuat bahwa pelayanan tidak boleh berkurang kualitasnya, dan yang paling utama adalah jangan sampai penerapan coretax mengganggu penerimaan pajak," ujar Misbakhun.

Sebagai informasi, coretax system diterapkan mulai 1 Januari 2025. Namun, dalam perjalanannya, wajib pajak menemui banyak kendala dalam penggunaan coretax system.

Kendala yang banyak dihadapi wajib pajak di antaranya terkait dengan pembuatan faktur pajak. Sepanjang masa pajak Januari 2025, baru 52,5 juta faktur pajak yang berhasil diterbitkan. Adapun jumlah faktur pajak yang divalidasi sebanyak 46,96 juta faktur.

Guna mempermudah penerbitan faktur pajak, DJP kini memperbolehkan mayoritas PKP untuk membuat faktur pajak dengan menggunakan aplikasi e-faktur desktop dan aplikasi e-faktur host-to-host.

PKP yang tidak bisa membuat faktur pajak dengan aplikasi e-faktur adalah PKP yang dikukuhkan setelah 1 Januari 2025 dan PKP yang menjadikan cabang sebagai tempat pemusatan.

Aplikasi e-faktur juga tidak bisa digunakan untuk menerbitkan faktur pajak keluaran dengan kode transaksi 06 dan 07. (rig)