AS Tarik Diri dari Pembahasan Konvensi Pajak PBB, Ini Sebabnya

NEW YORK, DDTCNews – Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk menarik diri dari pembahasan Konvensi Pajak PBB atau UN Tax Convention.

Dalam rapat intergovernmental negotiating committee, AS menilai pembentukan UN Tax Convention tidaklah sejalan dengan prioritas negaranya dan berpotensi mereduksi kedaulatan pajak yang dimiliki oleh yurisdiksi.

"Proposal yang telah disetujui akan menghasilkan konvensi yang menghambat kemampuan negara untuk memberlakukan kebijakan pajak yang melayani kepentingan masyarakat, bisnis, dan pekerjanya masing-masing," tulis AS dalam pernyataannya, dikutip pada Kamis (13/2/2025).

Dalam setiap pengambilan suara yang diselenggarakan oleh ad hoc committee, AS telah berulang kali menyampaikan penolakan atas proposal-proposal dalam UN Tax Convention.

AS menolak seluruh proposal yang telah disepakati mengingat keputusan atas proposal-proposal terkait dengan UN Tax Convention dimaksud ditetapkan berdasarkan suara mayoritas, bukan berdasarkan konsensus.

"Kami telah berulang kali memberikan suara 'tidak' untuk menyatakan keprihatinan kami terhadap arah dan evolusi proses pengambilan keputusan yang menjauh dari konsensus," tulis AS.

Dengan kondisi tersebut, AS menyatakan akan terus menolak UN Tax Convention dan mendorong negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama.

"Kami menggarisbawahi bahwa AS berniat untuk menolak hasil dari proses UN Tax Convention. Kami menyambut pihak-pihak lain untuk bergabung dengan kami dalam menentang konvensi ini," tulis AS.

Sebagai informasi, Majelis Umum PBB untuk mengadopsi terms of reference terkait pembentukan UN Tax Convention. Dalam pengambilan suara, pembentukan UN Tax Convention disetujui oleh 125 negara, utamanya negara berkembang.

Namun, pembentukan UN Tax Convention ditolak oleh AS bersama 8 negara lain, yaitu Argentina, Australia, Kanada, Israel, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, dan Inggris. Adapun 46 negara utamanya negara-negara anggota Uni Eropa, yang menyatakan abstain.

Dengan diadopsinya terms of reference dimaksud, majelis umum telah membentuk intergovernmental negotiating committee yang bertugas menyusun draf UN Tax Convention sekaligus 2 protokol awal.

Dua protokol awal dimaksud antara lain protokol tentang pemajakan atas transaksi lintas yurisdiksi yang terus meningkat akibat digitalisasi ekonomi (taxation of income derived from the provision of cross-border services in an increasingly digitalized and globalized economy) dan 1 protokol lain yang akan ditentukan kemudian.

Intergovernmental negotiating committee bertugas untuk menyelesaikan draf final UN Tax Convention dan 2 protokol awalnya paling lambat pada saat sidang ke-82 Majelis Umum PBB pada September 2027. (rig)