Ini Daftar 7 Kebijakan Pajak Aneh di Jerman

BERLIN, DDTCNews - Kebijakan perpajakan di Jerman menjadi keluhan umum bagi penduduk lokal dan ekspatriat. Pasalnya, selain masuk jajaran negara dengan tarif pajak paling tinggi, Jerman juga memiliki kebijakan yang tidak ditemui di negara lain.

The Local German merangkum beberapa kebijakan pajak aneh yang masih berlaku dan pernah berlaku di Jerman. Pertama, pajak anjing atau Hundesteuer. Pungutan ini menjadi kewenangan pemerintah daerah dan wajib dibayar oleh masyarakat yang memelihara anjing.

"Pajak anjing menghasilkan banyak uang bagi pemerintah, salah satunya di Berlin pada tahun lalu pajak ini menghasilkan €11 juta (Rp192 miliar)," tulis laporan The Local, seperti dikutip Rabu (14/4/2021).

Kedua, pajak gereja. Pungutan ini berlaku untuk seluruh penduduk dan warga asing yang hendak mendaftar sebagai wajib pajak. Saat mengurus NPWP akan terdapat opsi wajib pembayaran pajak gereja.

Pajak akan dipotong secara otomatis saat sudah memperoleh penghasilan. Nilai pungutan pajak gereja berkisar pada angka ratusan euro per tahun. Ketiga, suap dapat diklaim sebagai kredit pajak. Kebijakan administrasi pajak ini resmi dicabut pada 1999.

Saat masih berlaku, suap kepada pejabat pemerintah dapat diklaim sebagai kredit pajak yang menjadi faktor pengurang penghasilan kena pajak. Wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan syarat menyebutkan seluruh nama orang yang terlibat dalam praktik suap.

Keempat, pajak energi terbarukan. Masyarakat Jerman menanggung biaya listrik yang lebih besar dari negara lain di Uni Eropa. Terdapat beban tambahan dalam tagihan listrik yang akan digunakan pemerintah melakukan investasi sumber energi baru dan terbarukan.

Kelima, tunjangan biaya transportasi. Pekerja Jerman dapat mengeklaim biaya transportasi dari rumah ke kantor kepada kantor pajak. Setiap pegawai mempunyai hak tunjangan hingga €4.500 per tahun dan berlaku untuk biaya transportasi umum dan biaya bensin untuk mobil pribadi.

Keenam, pajak jomblo. Pungutan pajak ini belum sempat terealisasi karena sudah mendapatkan penolakan saat usulan kebijakan disampaikan pemerintah pada 2018.

Saat itu, Menkes Jerman Jens Spahn mengungkapkan para lajang harus berkontribusi lebih besar secara finansial jika memilih tidak menikah. Menurutnya, kebijakan pajak jomblo menjadi insentif agar pemuda Jerman segera menikah dan memiliki keturunan.

Ketujuh, pajak pekerja seks komersial (PSK). Kegiatan prostitusi merupakan bisnis legal di Jerman dan PSK memiliki kewajiban perpajakan yang sama dengan karyawan pada umumnya.

Setiap pekerja wajib memiliki nomor identifikasi pajak. Bahkan pemerintah daerah Bonn menempatkan meteran pajak khusus PSK dengan wajib membayar pajak €6 per malam. Meteran ini berlaku bagi PSK yang beroperasi secara mandiri di jalanan.

Kebijakan serupa berupa meteran pajak khusus PSK juga diikuti daerah lain di Jerman. Pemerintah Kota Dortmund mengadopsi meteran pajak dan mampu meningkatkan penerimaan pajak dari kegiatan prostitusi pinggir jalan hingga €750.000 per tahun. (Bsi)