VIETNAM

Diperpanjang hingga 2030, Lahan Pertanian di Negara Ini Bebas Pajak

Dian Kurniati | Senin, 23 Desember 2024 | 13:30 WIB
Diperpanjang hingga 2030, Lahan Pertanian di Negara Ini Bebas Pajak

Ilustrasi. Petani menyemprotkan cairan pembasmi hama di lahan persawahan. ANTARA FOTO/Andry Denisah/agr

HANOI, DDTCNews - Kementerian Keuangan Vietnam mengusulkan perpanjangan periode insentif pembebasan pajak atas penggunaan lahan pertanian hingga 2030 kepada Majelis Nasional.

Kemenkeu menyatakan perpanjangan periode pembebasan pajak atas lahan pertanian bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi ke sektor pertanian. Pembebasan pajak ini telah sejak lama diberikan untuk mendukung sektor pertanian.

"Ini sebuah langkah yang bertujuan mendorong investasi di bidang pertanian dan daerah pedesaan guna meningkatkan daya saing produk pertanian di tengah integrasi internasional yang lebih dalam," bunyi pernyataan Kemenkeu, dikutip pada Senin (23/12/2024).

Baca Juga:
Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Kemenkeu menyatakan insentif pembebasan pajak atas lahan pertanian masih akan berlaku hingga Desember 2025. Apabila usulan perpanjangan periode tersebut disetujui Majelis Nasional, insentif ini akan berlaku mulai Januari 2026 hingga Desember 2030.

Menurut Kemenkeu, pemerintah memberikan keringanan pajak di sektor pertanian rata-rata senilai VND3,27 triliun atau sekitar Rp2,07 triliun per tahun pada 2003-2010. Angka ini lalu meningkat menjadi VND6,31 triliun atau Rp4 triliun pada 2011-2016, serta menjadi VND7,5 triliun atau Rp4,76 triliun pada 2021-2023.

Kemenkeu pun memproyeksikan potensi penerimaan negara yang hilang dari pembebasan pajak atas lahan pertanian hingga 2030 senilai VND7,5 triliun atau Rp4,76 triliun per tahun.

Baca Juga:
Keputusan yang Dikirim via Coretax Dianggap Sudah Diterima Wajib Pajak

Meskipun terjadi pengurangan pendapatan anggaran negara, Kemenkeu menegaskan pembebasan pajak atas lahan pertanian telah berperan penting dalam mempromosikan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan.

Selain itu, pembebasan pajak tersebut sejalan dengan komitmen perdagangan internasional Vietnam sebagai anggota WTO karena tidak menyebabkan sengketa perdagangan atau konflik dengan negara lain.

"Kebijakan ini sebagai bentuk dukungan langsung bagi petani dan sumber keuangan langsung untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk," bunyi pernyataan Kemenkeu seperti dilansir en.vietnamplus.vn. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP