JERMAN

Negara Maju Ini Siapkan Insentif Pajak Khusus untuk Sektor Pertanian

Muhamad Wildan | Minggu, 31 Maret 2024 | 09:30 WIB
Negara Maju Ini Siapkan Insentif Pajak Khusus untuk Sektor Pertanian

Ilustrasi.

BERLIN, DDTCNews - Pemerintah Jerman berencana memberikan fasilitas pajak khusus untuk wajib pajak yang bergerak di sektor pertanian.

Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner mengatakan pihaknya berencana untuk melakukan income smoothing dalam rangka menghitung penghasilan kena pajaknya.

"Dengan income smoothing maka alih-alih hanya menggunakan penghasilan dalam 1 tahun, beberapa tahun pajak dapat digunakan sekaligus untuk tujuan perpajakan," katanya, dikutip pada Minggu (31/3/2024).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Menurut Lindner, income smoothing bagi wajib pajak sektor pertanian diperlukan mengingat hasil pertanian cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun sehingga sulit direncanakan.

Kementerian Keuangan Jerman memperkirakan penerapan income smoothing untuk menghitung penghasilan kena pajak akan mengurangi beban pajak petani hingga €150 juta untuk 3 tahun ke depan.

"Kami dipersatukan oleh tujuan yang sama, yakni meringankan beban petani dan menempatkan pertanian sebagai sebagai sektor yang mampu menjawab tantangan ke depan," ujar Menteri Pertanian Jerman Cem Oezdemir seperti dilansir straitstimes.com.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Selain memberikan insentif pajak, lanjut Oezdemir, pemerintah Jerman juga berencana mengambil langkah-langkah guna memperkuat posisi petani dalam rantai pasok.

Sebagai informasi, pemberian insentif pajak untuk sektor pertanian merupakan respons pemerintah atas gelombang demonstrasi oleh petani Jerman dalam beberapa bulan terakhir. Demonstrasi ini dilatarbelakangi oleh munculnya wacana pemangkasan subsidi diesel. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak