Ilustrasi.
CANBERRA, DDTCNews - Pemerintah Australia akan mengenakan pajak kepada platform digital dan mesin pencari besar yang tidak berbagi pendapatan dengan perusahaan media lokal pada tahun depan.
Asisten Menteri Keuangan Stephen Jones mengatakan kebijakan tersebut diambil untuk memaksa perusahaan digital membayar berita yang tayang di platform mereka. Untuk memastikan perusahaan digital berbagi pendapatan dengan perusahaan media lokal, aturan baru sedang digodok.
"Platform digital menerima manfaat finansial yang besar dari Australia dan mereka punya tanggung jawab sosial dan ekonomi untuk berkontribusi pada akses warga Australia terhadap jurnalisme berkualitas," katanya, dikutip pada Minggu (15/12/2024).
Jones menuturkan pemerintah akan mewajibkan perusahaan digital dengan pendapatan tahunan lebih dari A$250 juta untuk membuat kesepakatan komersial dengan perusahaan media. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, perusahaan digital berisiko dikenakan pajak yang lebih tinggi.
Skema kebijakan tersebut belum difinalisasi, tetapi bakal berlaku untuk situs-situs seperti Facebook, Google, dan Tiktok. Kebijakan ini direncanakan berlaku pada 2025.
Pemerintah menegaskan kebijakan bertujuan mendorong perusahaan digital mendukung jurnalisme Australia dengan imbalan pengurangan pajak, bukan untuk meningkatkan pendapatan negara.
Kebijakan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari undang-undang yang disahkan Australia pada 2021 untuk membuat perusahaan raksasa seperti Meta dan Google membayar atas penayangan berita di platform mereka.
Dalam sebuah pernyataan awal tahun ini, Meta sebagai induk bagi Facebook dan Instagram khawatir pemerintah Australia akan menagih satu industri untuk mensubsidi industri lain.
Meta pun bakal menghapus tab berita khusus berisi artikel berita pada Facebook di Australia, serta menginvestasikan dananya ke tempat lain.
"Kami tahu orang-orang tidak mengakses Facebook untuk berita dan konten politik...berita hanya mencakup kurang dari 3% dari apa yang dilihat orang di seluruh dunia di feed Facebook mereka," bunyi pernyataan Meta pada Februari 2024 seperti dilansir bbc.com.
Pernyataan Meta kemudian mendapat tanggapan keras dari Menteri Komunikasi Michelle Rowland era pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese. Menurutnya, pernyataan Meta menggambarkan tindakan yang mengabaikan tanggung jawab kepada para penggunanya di Australia. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.