BERITA PAJAK HARI INI

Ini 5 Strategi Menkeu Atasi Pelemahan Ekonomi

Redaksi DDTCNews | Selasa, 25 Oktober 2016 | 09:02 WIB
Ini 5 Strategi Menkeu Atasi Pelemahan Ekonomi

JAKARTA, DDTCNews – Pagi ini, Selasa (25/10) sejumlah media nasional gencar memberitakan 5 langkah fiskal yang telah disiapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk merespons perekonomian yang masih lemah meski pelonggaran moneter sudah dilakukan.

Pertama, mendorong dana repatriasi dari program tax amnesty untuk menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang memberikan dampak signifikan. Kedua, memantau kinerja badan usaha milik negara (BUMN) yang mendapatkan penyertaan modal negara (PMN).

Ketiga, pemerintah akan meninjau kembali pemberian kredit usaha rakyat (KUR) untuk kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Sri Mulyani ingin memastikan pemberian KUR sudah sesuai dengan tujuannya yakni, meningkatkan perekonomian masyarakat.

Baca Juga:
Permudah Masyarakat Pakai Coretax, Portal Layanan Wajib Pajak Dirilis

Keempat, pemerintah akan menggunakan kebijakan fiskal untuk mengurangi kesenjangan perekonomian antardaerah. Pasalnya, beberapa daerah yang bergantung dari perdagangan komoditas mengalami perlambatan ekonomi saat harga komoditas di pasar tengah menurun.

Kelima, pemerintah akan mengandalkan penyerapan anggaran belanja kementerian/lembaga sebagai stimulus perekonomian.

Kabar lainnya, Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria dalam kunjungannya ke Indonesia menilai penerimaan pajak di Indonesia masih terlalu rendah dibandingkan dengan potensi yang dimilikinya. Berikut ringkasan beritanya:

Baca Juga:
PMK Baru, Susunan Organisasi Ditjen Pajak (DJP) Berubah Jadi Begini
  • Penerimaan Pajak Masih Rendah

Gurria mengatakan pemerintah bisa meningkatkan penerimaan dan kepatuhan pajak dengan melakukan digitalisasi sistem perpajakan mulai dari pelaporan hingga pemeriksaan. Dia mengatakan agar masyarakat rela membayar pajak, kepercayaan terhadap otoritas pajak harus ditingkatkan.OECD juga merekomendasikan peningkatan kapasitas teknis pemerintah daerah untuk memperbaiki belanja dan administrasi penganggaran daerah.

  • Program E-Faktur Diapresiasi OECD

OECD mengapresiasi langkah Ditjen Pajak yang menerapkan faktur pajak elektronik dalam pajak pertambahan nilai (PPN). Namun, adanya akses yang lebih mudah bagi pihak berwenang untuk memperoleh data keuangan pribadi akan lebih berguna. OCED juga mendorong pemerintah untuk segera mengeksekusi penyederhanaan prosedu pembayaran pajak dan peningkatan kapasitas para pegawai pajak.

  • Anggaran Daerah Mengendap Rp206,7 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi dana yang mengendap per akhir September mencapai Rp206,75 triliun. Posisi itu lebih rendah Rp84,78 triliun dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp291,53 triliun. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo mengatakan penurunan itu disebabkan percepatan pelaksanaan dan penyerapan anggaran belanja daerah melalui konversi penyaluran dana alokasi umum (DAU) atau dana bagi hasil (DBH) dalam bentuk nontunai melalui penerbitan surat berharga negara (SBN) terhadap daerah yang memiliki saldo kas tidak wajar.

Baca Juga:
Peraturan Baru, Competent Authority di Bidang Perpajakan Berubah
  • Membebani Anggaran, Manajemen PNS Dirombak

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) akan membenahi manajemen aparatur sipil negara karena saat ini belanja pegawai dinilai cukup membebani keuangan negara. Menurut Presiden Joko Widodo ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, pembenahan harus memperhatikan jumlah penduduk yang harus dilayani. Kedua, perombakan harus mampu memperhitungkan kemampuan keuangan negara. Ketiga, harus mengedepankan pengembangan teknologi informasi.

  • Perlu Terobosan Untuk Reindustrialisasi

Pemerintah disarankan melakukan cara-cara luar biasa melalui berbagai macam terobosan untuk mendikan industri manufaktur di Indonesia kembali berjaya seperti yang terjadi pada beberapa dasawarsa silam. Misalnya, dengan menetapkan industri-industri unggulan, menyederhanakan perizinan dan harmonisasi tarif pajak untuk mendorong daya saing. Langkah, lainnya membangun infrastruktur yang bisa mendukung industrialisasi.

  • Jabatan Struktural Disederhanakan

Pemerintah berencana mengurangi jumlah tingkat jabatan struktural pegawai negeri sipil (PNS) dari 4 menjadi 3 eselon. Bahkan di masa mendatang akan hanya ada 2 eselon. Tujuannya adalah agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih sederhana. Selain itu, pemerintah juga akan menerapkan skema dinas tukar wilayah demi mewujudkan reformasi birokrasi. Dalam kurun waktu 8 tahun, pemerintah juga akan mengurangi jumlah PNS secara alamiah. Tahun depan pemerintah akan menerapkan pelayanan e-government.

Baca Juga:
Sri Mulyani Rilis Peraturan Baru Organisasi dan Tata Kerja Kemenkeu
  • Pelemahan Kredit dan Kredit Macet Jadi perhatian

Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) menyimpulkan adanya sejumlah risiko yang harus diantisipasi hingga akhir tahun 2016. Salah satunya, kondisi intermediasi lembaga jasa keuangan yang tertekan karena penyaluran kredit masih rendah. Permintaan kredit dari perusahaan juga masih rendah, terlihat dari penurunan utang korporasi.

  • Pelonggaran Moneter Kembali Terbuka

Bank Indonesia (BI) membuka peluang pelonggaran moneter di sisa dua bulan tahun 2016. Dengan arah kebijakan bias longgar, BI akan melonggarkan moneter jika data-data makroekonomi mendukung. Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan data yang menjadi acuan adalah yang mencerminkan stabilitas fundamental ekonomi, seperti inflasi, nilai tukar rupiah, hingga defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD). (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 11 Januari 2025 | 13:00 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tak Ada Sanksi Telat Lapor PPN & Bikin Faktur selama Transisi Coretax

Jumat, 10 Januari 2025 | 09:09 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Permudah Masyarakat Pakai Coretax, Portal Layanan Wajib Pajak Dirilis

Kamis, 09 Januari 2025 | 19:05 WIB PMK 124/2024

PMK Baru, Susunan Organisasi Ditjen Pajak (DJP) Berubah Jadi Begini

Kamis, 09 Januari 2025 | 17:04 WIB PMK 124/2024

Peraturan Baru, Competent Authority di Bidang Perpajakan Berubah

BERITA PILIHAN
Sabtu, 11 Januari 2025 | 16:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengkreditan Pajak Masukan atas Pembelian BBM

Sabtu, 11 Januari 2025 | 15:30 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Kemenkeu Siapkan Badan TI dan Intelijen Keuangan, Begini Strukturnya

Sabtu, 11 Januari 2025 | 14:15 WIB CORETAX SYSTEM

Catat! Telat Buat Faktur Pajak Tak Kena Sanksi selama Transisi Coretax

Sabtu, 11 Januari 2025 | 14:00 WIB RPJMN 2025-2029

Rancangan Awal RPJMN, Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Ditarget 90% di 2029

Sabtu, 11 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Prabowo Bikin Satgas Percepatan Hilirisasi & Ketahanan Energi Nasional

Sabtu, 11 Januari 2025 | 13:37 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Tak Patuhi Aturan DHE SDA, DJBC Blokir Layanan Ekspor 176 Perusahaan

Sabtu, 11 Januari 2025 | 13:00 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tak Ada Sanksi Telat Lapor PPN & Bikin Faktur selama Transisi Coretax

Sabtu, 11 Januari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lapor SPT Tahunan Belum Pakai Coretax, Ini Hal yang Perlu Kamu Tahu