Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
PARIS, DDTCNews – Dipicu oleh reformasi pajak Amerika Serikat (AS), Pemerintah Prancis berencana melakukan reformasi pajak dengan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan, menghapus pajak perumahan dan mengubah skema exit tax. Langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mengatakan tarif PPh badan akan turun dari 33,33% pada 2017 menjadi 28% pada 2020. Sedangkan pada 2019, PPh badan berlaku 28% bagi badan dengan penghasilan kena pajak hingga EUR500 ribu dan 31% untuk penghasilan kena pajak yang melebihinya.
“Pemerintah berniat meningkatkan daya beli masyarakat dengan mengurangi beban pajak rata-rata hingga menjadi sekitar 44% dari pendapatan atau terendah sejak 2012,” katanya di Paris, seperti dilansir Tax Notes International, Selasa (2/10).
Di samping itu, Maire juga berharap rencana penghapusan pajak perumahan secara bertahap sampai 2020 akan meningkatkan daya beli masyarakat. “Penghapusan pajak perumahan ini akan bermanfaat untuk menggenjot daya beli masyarakat,” katanya.
Pada 2019, rencana penghapusan pajak perumahan itu dihitung akan menghilangkan pendapatan sebesar EUR3 miliar, dan akan menjadi EUR20 miliar pada 2020. Namun, dampak positifnya akan diterima oleh 80% masyarakat.
Pemerintah juga berencana mengubah skema exit tax, yaitu pajak keuntungan modal yang tarifnya kini 30% atas aset yang dimiliki warga Prancis yang memilih pindah ke luar negeri. Rancangan aturan exit tax terbaru akan membatasi pemajakan untuk 2 tahun dari yang sebelumnya 10 tahun.
Di samping sejumlah langkah itu, pemerintah masih akan meningkatkan pajak atas bahan bakar diesel sebesar 7 sen per liter pada tahun 2019. Sedangkan pajak pada gas akan dikenakan 4 sen lebih per liter. Kenaikan ini sejalan dengan komitmen Prancis terhadap kesepakatan perubahan iklim Paris.
Selain itu, pemerintah akan menjaga agar defisit fiskal tetap terkendali dengan menghapus anggaran pada lebih dari 4 ribu layanan sipil, terutama di Kementerian Pendidikan Nasional. Penghapusan ini untuk menciptakan lingkungan pro-pertumbuhan dan mengurangi ketergantungan. (Bsi)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
