AFGANISTAN

Gara-Gara Kelompok Bersenjata, Beban Pajak Pengusaha Membengkak

Muhamad Wildan | Kamis, 29 Juli 2021 | 14:30 WIB
Gara-Gara Kelompok Bersenjata, Beban Pajak Pengusaha Membengkak

Ilustrasi. Ratusan pria bersenjata menghadiri perkumpulan untuk mengumumkan dukungan mereka kepada pasukan keamanan Afganistan dan mereka siap melawan Taliban, di pinggiran kota Kabul, Afganistan, Rabu (23/6/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/hp/cfo

KANDAHAR, DDTCNews - Kelompok bersenjata Taliban memajaki setiap kendaraan pengangkut barang yang melewati Spin Boldak atau pos perbatasan yang menghubungkan Afghanistan dan Pakistan.

Pos perbatasan ini dikuasai oleh Taliban setelah baku tembak selama 2 pekan antara Taliban dan pasukan Afghanistan pada wilayah tersebut. Pada pos tersebut,Taliban mulai memungut pajak atas barang-barang tertentu yang melewati pos perbatasan tersebut.

"Taliban menerbitkan dokumen yang memerinci tarif-tarif atas barang tertentu baik yang diangkut ke Afghanistan atau Pakistan," ujar Imran Khan Kakar, Wakil Presiden Pak-Afghan Joint Chamber of Commerce and Industry (PAJCCI), dikutip pada Kamis (29/7/2021).

Baca Juga:
Tertekan Utang, Negara Ini Bakal Naikkan Tarif PPN Jadi 23 Persen

Akibat dikuasainya pos perbatasan oleh Taliban, pajak yang ditanggung oleh pelaku ekspor dan impor Afghanistan dan Pakistan membengkak. Sebab, pengusaha juga akan membayar pajak kepada otoritas kepabeanan Afghanistan di Kandahar.

"Kami harus membayar pajak dan pungutan yang besar karena Afghanistan tidak mengakui pungutan yang ditarik oleh Taliban," ujar Kakar seperti dilansir france24.com.

Untuk diketahui, Spin Boldak adalah pintu keluar masuk utama antara Afghanistan dan Pakistan. Dengan demikian, pos perbatasan tersebut memiliki kontribusi pajak yang cukup besar terhadap penerimaan Afghanistan.

Dalam beberapa waktu terakhir, konflik antara Afghanistan dan Taliban cenderung meningkat seiring dengan rencana AS untuk menarik mundur militer dari Afghanistan. Pungutan pajak oleh Taliban pun berpotensi menggerus legitimasi Pemerintah Afghanistan ke depannya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar