Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

BANGKOK, DDTCNews - Pemerintah Thailand berencana memberikan insentif pajak untuk mendukung pemberdayaan sistem ekologi laut dan keanekaragaman hayati yang kaya di negara tersebut.

Kepala Departemen Sumber Daya Kelautan dan Pesisir (Department of Marine and Coastal Resources/DMCR) Pinsak Surasawadi mengatakan salah satu insentif yang disiapkan yakni pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) atas hutan mangrove.

"Kabinet pada prinsipnya telah setuju untuk membebaskan pemungutan pajak di area hijau, yang mencakup hutan bakau," katanya, dikutip pada Rabu (25/12/2024).

Untuk diperhatikan, insentif tersebut diberikan terhadap hutan mangrove milik pribadi untuk mengurangi masalah lahan basah subur yang beralih fungsi menjadi lahan pertanian.

Pinsak menjelaskan UU Pajak Bumi dan Bangunan mengatur setiap area yang diklasifikasikan sebagai tanah kosong atau tidak digunakan dengan benar dikenakan pajak dengan tarif lebih tinggi daripada area yang digunakan untuk pertanian.

Akibatnya, DMCR sering menemukan pemilik lahan mangrove mengubah fungsi area mereka menjadi lahan pertanian untuk menghindari pajak yang tinggi.

Dia menjelaskan lahan mangrove memiliki kontribusi yang penting bagi masyarakat, lebih dari sekadar area pertanian atau akuakultur. Lahan mangrove dapat menjadi tempat pembibitan hewan air serta penahan erosi dan menyerap karbon dioksida.

DMCR mencatat ada 1,1 juta rai atau sekitar 176.000 hektare lahan mangrove yang sebagian besar telah diubah menjadi pertanian perairan. DMCR pun telah bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk Badan Kebijakan Fiskal dan Departemen Administrasi Lokal Kementerian Dalam Negeri, untuk melestarikan zona bakau.

Pinsak menyebut area yang akan diklasifikasikan sebagai area hijau harus ditutupi dengan vegetasi sebagai komponen utama dan diakui bermanfaat bagi lingkungan, ekosistem, dan kualitas hidup masyarakat. Misal, terdaftar sebagai bagian dari Program Pengurangan Emisi Sukarela Thailand.

Lahan tersebut juga tidak boleh digunakan untuk bisnis, kecuali untuk perdagangan kredit karbon yang disertifikasi oleh Dewan Organisasi Pengelolaan Gas Rumah Kaca. Pemberian pembebasan PBB untuk lahan mangrove ini mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

Seperti dilansir bangkokpost.com, BMCR juga bakal menyediakan tunas mangrove untuk mendorong masyarakat menanam pohon di lahan mereka sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesuburan hutan mangrove. (rig)